Non-Jabatan
Banyak perubahan yang sebelumnya hanya menjadi pembahasan pakar kini mulai memengaruhi pengalaman sehari-hari pengguna internet. Belanja iklan digital naik drastis, kecerdasan buatan (AI) mengambil peran sentral dalam pembuatan dan distribusi iklan, sementara isu privasi menjadi faktor penentu bagaimana data pengguna boleh dan tidak boleh digunakan.
Di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena yang semakin banyak dirasakan masyarakat: kelelahan digital atau?digital fatigue. Kondisi ini menggambarkan kelelahan psikologis akibat paparan komunikasi digital yang intens dan berkelanjutan.
Beban kerja saya sama dengan dosen ASN, kontribusi terhadap akreditasi program studi dan perguruan tinggi juga setara, tetapi hak Tukin tetap tidak saya peroleh. Kebijakan ini timpang dan mengurangi motivasi saya.
Keputusan DPR dalam rapat Komisi III bersama Kapolri, Senin (26/1), dilanjutkan dengan rapat Paripurna DPR keesokan harinya, semakin mempertegas posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden.
Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Nilai itu 101,3 persen dari target pemerintah yang sebesar Rp1.905,6 triliun, serta menandai kenaikan 12,7 persen?year-on-year?dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam kurun waktu tersebut, BAZNAS telah berkembang dari sekadar institusi pengelola dana keagamaan menjadi aktor penting dalam ekosistem pembangunan sosial-ekonomi nasional.
Dalam satu pernyataan yang disiarkan pada 3 Februari 1995, Presiden Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev, menyatakan sebelum tentara tiba di Baku, lembaga tertinggi Soviet Azerbaijan dan lembaga-lembaga politik lainnya lumpuh.
Masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah akses terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Di situ ada anak petani miskin, anak pemulung, anak buruh tani, anak kuli serta anak-anak lain dari kalangan keluarga ekonomi lemah, rentan dan marginal lainnya. Mereka selama ini sulit untuk mendapatkan akses pendidikan.
Internet, ponsel pintar, serta berbagai platform digital membuat kita selalu terhubung. Namun, di balik kemudahan ini, muncul fenomena yang mengkhawatirkan: ketergantungan digital.
Keterbukaan informasi kini telah bergeser dari sekadar pilihan etis menjadi mandat hukum, sekaligus kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan lembaga filantropi.
Amerika Serikat tidak menekan Venezuela karena cinta demokrasi atau perang melawan narkoba. Yang terjadi adalah apa yang bisa disebut ekonomi konflik, ketika konflik dan sanksi digunakan untuk menata ulang kepentingan energi dan ekonomi, sehingga elite dan rakyat akhirnya menerima perubahan yang menguntungkan pihak luar.
Ada yang bilang pemilihan melalui DPRD itu selaras dengan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Sila ke-4 Pancasila menyebutkan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."
Ketika nilai tambah ekonomi semakin dihasilkan oleh mesin yang bekerja nyaris tanpa henti, sementara sistem fiskal dan ketenagakerjaan masih bertumpu pada jam kerja manusia, maka ketimpangan, erosi basis pajak, dan keresahan sosial menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Dari Medan, lebih kurang tiga jam perjalanan darat ke daerah paling parah diterjang banjir bandang tersebut. Negara, rakyat, dan relawan bersinergi merehab kota di pinggir sungai itu untuk kembali ke peradabannya.
Dari sawah-sawah milik petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga perairan bergelombang di Natuna, Kepulauan Riau, kekhawatiran tenaga kerja Indonesia bersifat mendasar, bukan virtual.
Gagasan ini?dimaksudkan untuk memperkuat riset perguruan tinggi, sekaligus memberi ruang karier bagi para peneliti yang selama ini tak sepenuhnya tertampung dalam skema dosen. Di tengah stagnasi riset kampus dan obsesinya pada angka akreditasi, wacana ini patut dibaca sebagai sinyal perubahan arah.
Rentetan bencana seperti banjir dan longsor yang merendam pemukiman warga memupus harapan dan angan mereka untuk setidaknya menikmati tahun baru dengan gemerlap. Mereka dipaksa untuk tinggal dibawah tenda atau bahkan beratapkan masjid tanpa adanya pembatas karena harus berbagi dengan korban lainnya.
Kondisi itu membuat para ahli dan petani Indonesia ditantang mewujudkan pertanian berkelanjutan, rendah karbon, dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Video testimoninya dibuat hiperbola, dengan gaya penyampaian yang dramatis, nada meyakinkan, dan?overclaim, tapi sayangnya malah mudah viral.
Ironi lain semakin terjadi di tengah keputusan pemerintah pusat yang masih merasa kondisi bencana dapat dikendalikan, para pejabat politik tampak lebih sibuk mempertontonkan sandiwara ketimbang memberikan langkah konkret untuk penanganan masalah bencana yang terjadi.
