Proyeksi ini disampaikan Bupati Kotim Halikinnor dalam rapat paripurna bersama DPRD Kotim, Senin, 14 Juli 2025, sebagai bagian dari siklus perencanaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.
Sekolah-sekolah seperti SDN 1 Tumbang Serawak, SDN 1 Samuda Besar, dan SDN 3 Samuda Besar tercatat tidak memiliki pendaftar sama sekali. SDN 1 Tumbang Bejanai hanya menerima satu pendaftar, sementara SDN 3 Mentaya Seberang mencatatkan tiga pendaftar.
entingnya pendampingan teknis dalam setiap tahapan perencanaan dan realisasi anggaran desa. Hal ini guna memastikan tata kelola keuangan desa berjalan secara transparan dan akuntabel.
Tak hanya volume penjualan, omzet juga ikut melonjak signifikan. Ia mengungkapkan, pendapatan toko bisa mencapai Rp50 juta per hari, atau naik hingga tujuh kali lipat dibandingkan hari biasa.
asat Narkoba Polres Kotim, AKP Suherman, mengungkapkan bahwa mayoritas tersangka yang diamankan berada dalam rentang usia 18 hingga 40 tahun, dan sebagian besar berperan sebagai pengedar.
Program ini merupakan implementasi Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) BEM FKIP UPR, usai mendapat skema pendanaan nasional yang diselenggarakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek).
Agenda kegiatan Bupati Cup direncanakan akan digelar pada Agustus 2025, sementara untuk kegiatan Sukamara Bersyukur akan dijadwal pada Bulan September 2025.
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sukamara siap melakukan?kerjasama dengan beberapa penyedia layanan telekomunikasi atau provider yang bisa menyediakan atau membangun BTS diwilayah yang belum terjangkau sinyal
Selama ini keterlibatan kontraktor lokal masih sangat minim dalam pelaksanaan proyek yang dijalankan oleh pihak swasta berskala besar.
Setiap perusahaan pemegang HGU diwajibkan menyediakan kebun plasma seluas 20 persen dari total areal yang dikuasai. Kewajiban ini harus dilaksanakan di dalam areal HGU, bukan di luar.
Partisipasi masyarakat dalam pelaporan kondisi infrastruktur merupakan bentuk kepedulian dan kolaborasi positif antara pemerintah dan warga.
mayoritas kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengendara, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, berkendara dalam kondisi mengantuk, hingga tidak sabar saat hendak mendahului kendaraan lain.
Pengakuan sebagai cagar budaya nasional akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam aspek perlindungan, pembinaan, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi.
penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa tidak terjadi tanpa sebab. Tekanan akademik, kurangnya bimbingan, lingkungan sosial yang negatif, serta minimnya ruang kreatif dan produktif turut menjadi pemicu utama.
Gebyar UMKM merupakan salah satu langkah nyata keseriusan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mendorong dan memacu kebangkitan perekonomian daerah, sebab UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian yang memiliki peran yang tak kalah penting dari sektor-sektor lainnya seperti sektor perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan/?
Saat ini cakupan kepesertaan JKN di Kotim telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan sekitar 80 persen.
Bupati Kotim telah menjadwalkan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan excavator pada bulan Juli 2025. Evaluasi ini bertujuan memastikan alat berat benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Pihaknya bersama seluruh komisi DPRD telah sepakat menyerahkan seluruh hasil pembahasan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
"Untuk tahapan berikutnya, kami akan melaksanakan rapat lanjutan dengan Kemensos, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PUPR untuk menilai kelayakan sekolah perintis yang telah disiapkan. Dari hasil itu nanti akan ditentukan langkah selanjutnya," kata Irawati, Minggu, 6 Juli 2025.
Acara ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di tengah situasi efisiensi anggaran.
