Tag
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun setelah dilakukan perubahan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen memperkuat sektor pendidikan di Kalteng.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak menyebut, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) termasuk uang masyarakat, salah satu sumbernya berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik.?
Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria menyebutkan bahwa postur APBD se-Papua Barat Daya mengalami defisit hingga 11,07 persen dan masuk dalam kategori rawan.
Pemkab Gunung Mas gelar rapat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) realisasi pelaksanaan APBD triwulan I tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Bapperida, Jumat, 19 April 2024.
Juru Bicara Partai PDI-Perjuangan, Suhardi?menyampaikan bahwa pihaknya menekankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)?yang disusun DPRD Provinsi Kalteng bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, harus secara real atau nyata, mencerminkan upaya percepatan peningkatan ekonomi daerah.
Bupati Lamandau, Hendra Lesmana menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2022.
Bupati Gunung Mas Jaya S Monong memaparkan terkait penjabaran rancangan perubahan belanja pada APBD Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2022.
Pemko Palangka Raya terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengapresiasi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada pemerintah daerah agar memasukkan pembelian barang/jasa dalam negeri sebesar 40 persen ke dalam APBD.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rata-rata realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia adalah 86,61 persen atau Rp1.009,33 triliun.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rencana penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah harus mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas mengungkapkan, total penerimaan daerah pada Rancangan APBD Barito Timur tahun anggaran 2022 tetap sesuai dengan KUA/PPAS yakni sebesarRp 886.880.826.246.
Fraksi PDIP DPRD Kotawaringin Timur (Kotim)? mengingatkan pemerintah daerah untuk mengutamakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat luas.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan tentang nota keuangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 padb?rapat paripurna ke-5 masa sidang 1 tahun Sidang 2021/2022 DPRD setempat yang digelar secara virtual, Senin, 27 September 2021.
Pj Sekda Kalteng, H Nuryakin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari?APBD.
Ekonomi Kalimantan Tengah ke depan pun menurut Rihando diperkirakan membaik, dengan tetap menerapkan necessary condition
Kewajiban ini akan berlaku ketika Raperda Jamkesda yang sedang dibahas saat ini mulai diberlakukan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengambil langkah?percepatan penyerapan APBD 2021 dengan fokus mengatasi pandemi COVID-19.
