Tag
Penindakan itu terjadi pada Senin, 21 September 2026, saat petugas Kapal Polisi MG Lumba-Lumba melakukan patroli rutin pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di perairan tersebut. Petugas kemudian memeriksa kapal motor getek MG Lumba-Lumba dan menemukan 30 jeriken Pertalite dengan volume total 1.046 liter.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sebanyak 549 liter Pertalite yang diduga diperjualbelikan kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) pemerintah.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar,…
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, ia mengatakao?keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis.
Warga mengeluhkan maraknya penglasir (pengetap) hingga sebabkan antreao?panjang yang membentuk ular di beberapa Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).?
PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir sebanyak 1.967 nomor polisi kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar.
Lembaran Rp2.000 acapkali terasa remeh. Tak jarang, lembaran itu tercecer di jalan, terselip di bawah meja, bahkan direlakan dalam berbagai transaksi jual beli akibat nominalnya yang terkesan mungil.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
Persoalan BBM subsidi di sejumlah wilayah di Indonesia, masih menjadi pekerjaan rumah bagi BPH Migas. Termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih ditemui masyarakat yang notabene tidak berhak, namun menggunakan BBM dan gas subsidi.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengharapkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), untuk lebih megefektifkan pengawasan terhadap penyaluran BBM dan Gas Subsidi di masyarakat.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah tak henti-hentinya meminta keseriusan pemerintah menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebab hingga saat ini dinilai masih banyak belum tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukan.
Dia mengatakan?bagi pengusaha angkutan barang, angkutan penumpang, nelayan, dan lainnya selama ini sangat sulit mendapatkan BBM solar bersubsidi
Penambahan kuota BBM jenis pertalite dan solar subsidi disambut positif oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sebagai Badan Usaha yang ditugaskan untuk mendistribusikan BBM subsidi. Hal tersebut memberikan kepastian ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.
Pertamina mulai membiasakan pelayanan dengan sistem pencatatan nopol maupun penggunaan barcode subsidi tepat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melarang kendaraan dinas pelat merah mengisi bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis pertalite dan Biosolar.
Pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Suekartono menilai bahwa rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat.?
Polres Kotawaringin Barat (Kobar) akan?menindak para penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dan?para?Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)?nakal yang melayani penjualan BBM, dengan menggunakan jerigen diluar batas ketentuan.
Penjabat (Pj) Bupati Kobar Anang Dirjo?akan membentuk tim yang nantinya bertugas melakukan pengawasan, dalam pendistribusian BBM di di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kobar.
Tercatat sepanjang 2022, total terdapat 33 SPBU di wilayah Kalimantan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan BBM subsidi.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah,?Muhammad Kurniawan Anwar mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah dan menindak penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi/?
