Pemko Palangka Raya Biayai Iuran BPJS Kelas 3 Untuk 293.661 Penduduk
Saat ini?semua rumah sakit di Kota Cantik melayani pasien BPJS sehingga masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut ketika berobat.
Tag
Saat ini?semua rumah sakit di Kota Cantik melayani pasien BPJS sehingga masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut ketika berobat.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meminta rumah sakit swasta dapat bekerjasama untuk melayani pasien BPJS Kesehatan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya?M Hasan Busyairi meminta pemerintah kota setempat mengatasi persoalan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan yang kerap dialami ketika datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, Hindro Kusumo mengatakan bahwa pihaknya meminta Pemerintah Daerah atau Pemda untuk dapat terus mendukung dan mengusahakan pencapaian Universal Health Coverage atau UHC di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau dalam waktu dekat akan menonaktifkan sebanyak 2.000 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau meluncurkan?Universal Health Coverage?(UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.
Pemkab Barito Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp21.332.569.000 untuk iuran keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin pada tahun anggaran 2023.
Ghufron menyebutkan jumlah kasus pemanfaatan?lebih dari 31 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp27,5 triliun.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang membantu?BPJS Kesehatan Kota Semarang untuk menagih tunggakan iuran kepesertaan dari tujuh badan usaha atau perusahaan di Ibu Kota Jawa Tengah ini selama tahun 2022.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Hal tersebut sudah merupakan ketentuan secara nasional dalam rangka mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat yang tengah tertimpa musibah, Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, disela kunjungan kerjanya, Ia menyempatkan diri untuk mengunjungi dan membantu warganya yang tengah sakit.
BPJS Kesehatan Cabang Sampit membuka layanan Mobile Customer Service (MCS)? di Taman Kota Sampit. Layanan ini dibuka sejak Selasa, 20 Desember 2022 sampai Jumat, 23 Desember 2022 mulai jam 9 pagi hingga 11 siang. Layanan mobil keliling BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus kartu BPJS Kesehatan.
Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah Yulhaidir mengatakan, saat ini kabupaten setempat sudah mencapai predikat Universal Health Coverage atau UHC dengan capaian 99,06 persen warga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi?Gunadi?Sadikin?mengatakan saat ini pemerintah mendorong agar arah sistem kesehatan dalam negeri lebih banyak untuk mencegah (preventif) dan mendeteksi penyakit sejak dini (skrinning) alih-alih kuratif.
Rencana penggantian layanan kelas layanan BPJS Kesehatan menjadi layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dinilai telah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU).
Kalau untuk pelayanan tetap harus disamakan, sebab setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dari pemerintah, sehingga hal ini perlu diperhatikan secara seksama apabila memang nantinya benar-benar diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia.
BPJS Kesehatan Cabang Kota Palangka Raya dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Forum Group Discussion atau FGD bertajuk 'Pentingnya Menjaga Data'?bersama sejumlah awak media sebagai peserta pada Rabu, 26 Oktober 2022.
Meski demikian, capaian cakupan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah melindungi masyarakat dari berbagai risiko kesehatan yang dapat mengancam sewaktu-waktu.
Politisi Golkar itu mengatakan, setelah warga mendaftar data-data akan diserahkan melalui Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) di Sekretariat Daerah kota setempat. Setelah itu pihak Kesra akan menyampaikan data ke BPJS ?Kesehatan.