Tag
Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mengatakan proses pembentukan Perda telah selesai dan tinggal memasuki tahapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing juru bicara dari setiap daerah pemilihan memaparkan daftar usulan masyarakat secara rinci. Trikorianto menyampaikan hasil reses dari Daerah Pemilihan Barito Timur 1, Trisna Andrilawitni mewakili Barito Timur 2, serta Bayanto untuk Barito Timur 3. Beragam usulan yang disampaikan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Perubahan Propemperda dilakukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola keuangan daerah serta peningkatan perlindungan sosial masyarakat.
Agenda utama rapat tersebut adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyampaian hasil pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis bersama pemerintah daerah.
Komisi III DPRD Kabupaten Barito Timur mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka dalam mengambil kebijakan, menyusul polemik pemberian piagam penghargaan oleh Bupati Barito Timur kepada PT Bartim Coalindo yang menuai sorotan masyarakat.
"Penguatan struktur birokrasi juga menjadi kunci agar program unggulan dapat dieksekusi secara optimal,"
BORNEONEWS, Tamiang Layang – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rapat kerja strategis untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah sekaligus mengulas progres 20 Program Unggulan…
BORNEONEWS, Tamiang Layang – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, sebagai momentum untuk memperkuat persatuan…
DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
BORNEONEWS, Tamiang Layang – Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Barito…
DPRD Kabupaten Barito Timur resmi membentuk kembali komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 17 April 2025.?
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Mardianto, dan dihadiri oleh Wakil Ketua II, para anggota dewan, serta perwakilan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Gerindra, I Putu Widid Septiawan, menyelesaikan reses perorangan untuk menampung aspirasi masyarakat di tiga wilayah, yakni Desa Bentot, Desa Kandris, dan Perumahan Pondok Indah I, Kelurahan Tamiang Layang.
"Kelulusan sebaiknya dirayakan dengan cara yang sederhana atau digantikan dengan kegiatan yang lebih kreatif dan inovatif tanpa menambah beban finansial bagi orang tua siswa,"
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),?Kariato, baru saja menyelesaikan reses di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Awang, Karusen Janang, dan Paju Epat.?
Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio dan Pj Bupati Indra Gunawan menandatangani berita acara persetujuan bersama pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, dalam rapat paripurna yang digelar, Senin, 15 Juli 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengapresiasi masyarakat yang menyambut dengan baik kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo, Kamis, 27 Juni 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menanggapi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Barito Timur, Kamis, 27 Juni 2024. Dia mengaku terharu atas kedatangan Kepala Negara ke daerah berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah ini.
DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar pertemuan dengan manajemen PT Indonesia Terminal Cargo terkait rencana kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan tersebut dalam pengelolaan Pelabuhan Telang Baru, Rabu, 19 Juni 2024.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur Wahyudinnoor menyayangkan Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan Perda CSR (Corporate Social Responsibility) yang telah dibentuk sejak akhir 2022, namun hingga kini belum diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
