Tag
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara?Iqbal Reza Erlanda mengapresiasi Dinas Sosial?Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) setempat yang telah melaksanakan pelatihan profil desa selama dua hari di Gedung Balai Antang,?1 - 2 November 2023 lalu.
Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP DPRD Barito Timur menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia serta peningkatan perekonomian masyarakat.
DPRD Kabupaten Barito Timur Timur memfasilitasi? komunikasi antara Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD se-Barito Timur dengan Pemkab Barito Timur melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU, Rabu, 21 Juni 2023.
Enam Fraksi Pendukung Dewan menyampaikan pemandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Barito Timur tahun 2022 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Barito Timur, Senin, 19 Juni 2022.
Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan atau DPK PKP Barito Timur memahami keinginan 3 anggota Fraksi PKP DPRD Barito Timur yang meminta penundaan Pergantian Antar Waktu atau PAW meski telah berpindah ke Partai Perindo dan PDIP. Karena itu DPK PKP akan menyurati Partai Perindo dan PDIP untuk membatalkan keanggotaan mereka di partai tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muler meminta perusahaan yang memiliki banyak karyawan agar mengajukan pengadaan tempat pemungutan suara khusus atau TPS Khusus untuk Pemilu 2024 ke KPU Barito Timur.
Wakil Ketua I DPRD Barito Timur?Ariantho S Muler, meminta eksekutif segera merealisasikan perbaikan jalan menuju Desa Dambung Kecamatan Dusun Tengah. Mengingat saat ini sedang diupayakan juga mempertahankan Desa Dambung secara administratif agar diakui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebagai bagian dari wilayah Barito Timur.
Pimpinan DPRD Barito Timur menyampaikan keputusan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung atau PBG hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 31 Januari 2023.
DPRD Barito Timur menyampaikan keputusan pimpinan DPRD atas penyempurnaan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Barito Timur pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng hasilfasilitasi Gubernur Kalteng, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Depe, Rabu, 21 September 2022.
Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Depe, mengaku prihatin dengan kondisi Taman Nansarunai di Tamiang Layang yang terlihat kumuh kerena sampah berserakan di taman dan parit.
Fraksi Pendukung Dewan di DPRD Barito Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat kepala daerah terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda Pokok Pikiran atau Pokir DPRD, dalam rapat paripurna yang digelar pada?Rabu, 6 April 2022.
DPRD Barito Timur menggelar rapat paripurna penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat 27 Agustus 2021.
DPRD Bartim mendapat sorotan dari?Theodore Badowo, tokoh masyarakat Kabupaten Barito Timur dalam hal?melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Tokoh Masyarakat Barito Timur Hengky A Garu meminta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah itu untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal tersebut diungkapkan setelah adanya aksi damai oleh perwakilan masyarakat yang meminta untuk memakzulkan Bupati Bartim Ampera AY Mebas beberapa waktu lalu.
DPRD Barito Timur menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2019 pada Rapat paripurna istimewa DPRD, Selasa 16 juni 2020.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRE?Kabupaten Barito Timur memberikan sejumlah catatan atas pengajuan Raperda Persampahan yang diajukan oleh pemerintah daerah setempat.
Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio mengapresiasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Polres Barito Timur pada Kamis, 6 Februari 2020.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur menyetujui penyertaan modal sebesar 10 milyar rupiah. Hal itu tertuang dalam Raperda APBD dan Raperbub penjabaran APBD Kabupaten Barito Timur.
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Desa (Pemdes) di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur diminta menggunakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dengan tepat sasaran. "Semua itu agar…
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Anggota DPRD Barito Timur, Markati meminta pemerintah kabupaten agar menjelaskan alasan penggantian jadwal pasar mingguan yang biasa digelar setiap Senin dan diganti ke…
