Tag
Pendapat akhir tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kobar, Mirza Alfatih, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kobar, Kamis, 25 Juni 2026.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Pemerintah Kabupaten Kobar menyepakati pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan…
DPRD dan pemerintah daerah akhirnya menyatakan sepakat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai draf yang telah dibahas bersama.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rudi Imam Gunawan menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan perlu…
Pemahaman masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Karena itu, sosialisasi petunjuk teknis (juknis) harus dilakukan secara maksimal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kehadiran Utusan Khusus Presiden memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk terus mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Sri Lestari menilai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Pangkalan Banteng…
Pasar yang telah diresmikan di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Raja, Pangkalan Bun tersebut diharapkan dapat menjadi tujuan utama wisata belanja di Kabupaten Kobar.
Pasar yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Raja, Pangkalan Bun itu diharapkan mampu menjadi ruang pemasaran bagi pelaku UMKM dan perajin lokal.
Mulyadin mengatakan pentingnya sinergi semua pihak dalam mengembangkan pasar tersebut agar dapat berjalan optimal sesuai tujuan pembangunannya.)
"Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan, agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan basis data ekonomi yang valid, "
Keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi akan membantu menghasilkan data ekonomi yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan pemerintah yang berbasis data akan lebih tepat sasaran karena disusun sesuai kondisi riil masyarakat dan dunia usaha di lapangan.
Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membantu petugas mendapatkan data ekonomi yang sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merekomendasikan Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengoptimalkan Satuan Tugas (Satgas) Nol…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam membentuk satuan tugas…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam rapat paripurna ke-6 masa…
Fraksi Golkar juga menyoroti persoalan antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di wilayah Kobar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 29 April…
Dua Ranperda yang dibahas yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan IMS.
