Tag
"Kami menyampaikan selamat bertugas kepada Sekwan yang baru dan jajaran yang bergeser ke Sekretariat DPRD. Kami berharap ada sinergi antara anggota DPRD, pimpinan, dan sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik,"
Menurut Imam, tugas Sekretariat DPRD pada dasarnya berfokus pada fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD serta menjaga harmonisasi antara pemerintah daerah dengan legislatif dan eksekutif.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha mengatakan, kondisi itu membuat DPRD belum dapat menentukan solusi utama sebelum seluruh pihak menyerahkan data dan dokumen pendukung.
Pj Sekda Kotim baru saja berganti yang sebelumnya dijabat oleh Umar Kaderi, sekarang diisi oleh Diana Setiawan. Pergantian tersebut ditandai dengan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Kotim Halikinnor pada Jumat, 11 September 2026.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim M Kurniawan Anwar mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan PLN terkait kondisi pasokan listrik yang belum kembali normal.
Agus mengatakan jabatan baru tersebut merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan dari pimpinan daerah yang akan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab.
RDP digelar menyusul persoalan pengelolaan kebun eks PT DAS, khususnya areal kurang lebih 210 hektare yang disita Satgas PKH hingga kini masih dikuasai dan dikelola PT NSP.
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mengatakan pengelolaan sampah melalui sistem Reduce, Reuse, Recycle (3R) atau TPS3R perlu diperkuat dengan dukungan perusahaan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi II DPRD Kotim melakukan kunjungan dinas ke BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Ia memimpin rombongan tersebut membahas isu strategis daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor, mengatakan satgasus tersebut diharapkan melibatkan berbagai unsur terkait sehingga persoalan distribusi BBM bersubsidi dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, mengatakan kondisi Karhutla saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim tersebut menegaskan, penggunaan BTT sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan yang secara langsung menunjang operasi pemadaman karhutla serta keselamatan petugas dan relawan.
Anggota DPRD Kotim Langkap mengatakan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menunjang berbagai program, mulai dari pelayanan pemerintahan dan publik, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan operasional perangkat daerah.
Rimbun mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dan masyarakat.
Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan BPBD, pemadam kebakaran, TNI dan Polri. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan besar swasta (PBS), relawan hingga masyarakat perlu terlibat secara aktif.
Hal tersebut disampaikan Juliansyah saat menghadiri pelantikan Paskibraka Kotim yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 RI.
Rimbun mengatakan momentum HUT ke-81 RI harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan, termasuk melalui berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan.
"Yang pasti sesuai dengan peringatan hari kemerdekaan ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ini keinginan warga masyarakat dan keinginan pemimpin bangsa yaitu Presiden, bahwa negara republik ini bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,"
"Perusahaan pasti otomatis kalau sampai ada kelalaian atau ada pembiaran maka pemerintah daerah, provinsi dan pusat pasti harus membuat tindakan tegas,"
