DPRD Kotim Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Pasca Pilkada
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashami, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas pasca-pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Tag
#Dprd Kotim
DPRD Kotim Minta Pengadaan Truk Sampah di Parenggean dan Samuda
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah untuk pengadaan truk sampah di Kecamatan Parenggean dan Samuda.?
DPRD Kotim Dorong Revisi Perda Penanganan Penduduk Dampak Konflik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi terkini.
DPRD Kotim Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Fraksi Golkar Mendorong Lelang di Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Dini
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menyoroti keterlambatan proses lelang pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang sering terjadi di daerah ini. Hal ini dinilai menghambat realisasi anggaran serta pelaksanaan pembangunan fisik yang optimal.
DPRD Kotim Ingatkan Program Makan Sehat Wajib Dianggarkan
Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur, mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran bagi program makan sehat, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat di daerah.
DPRD Kotim Sebut Penanganan Sampah Mendesak
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia mengatakan pentingnya mengalokasikan dana untuk penanganan sampah yang sudah menjadi masalah serius di daerah ini.
DPRD Kotim Bahas Nasib Tenaga Kontrak
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Kurniawan Anwar, menyoroti isu tenaga kontrak yang hingga kini masih menjadi perhatian utama dalam pembahasan APBD 2025 bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ia mengatakan status tenaga kontrak saat ini masih simpang siur dan menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Komisi I DPRD Kotim Soroti Kendaraan Operasional Kecamatan yang Tidak Memadai
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Kurniawan Anwar menyoroti kondisi kendaraan operasional di 17 kecamatan, termasuk wilayah utara, yang dinilai tidak layak dan berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.
DPRD Kotim Soroti Alat Berat Dinas SDABMBKPRKP Banyak Rusak
Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menyoroti kondisi alat berat milik Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) setempat banyak mengalami kerusakan.
DPRD Kotim Dukung Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung? rencana pembangunan rumah sakit rehabilitasi narkoba sebagai upaya serius memerangi peredaran narkoba di daerah tersebut.
Fraksi Golkar DPRD Kotim Dorong Perbaikan Sistem Pendidikan yang Adil dan Berkualitas
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah, menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Riskon menegaskan perlunya basis data pendidikan yang akurat dan akuntabel sebagai langkah awal untuk menyusun program pendidikan yang tepat sasaran.
DPRD Kotim Menduga Adanya Sindikat Bermain di Pasar Parenggean
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menduga adanya sindikat yang menyebabkan persoalan di sektor pasar tak kunjung selesai. Salah satu contoh kasus terjadi di Pasar Parenggean, Kecamatan Parenggean. Puluhan pedagang mengaku resah dengan kebijakan oknum yang membuka lapak baru di lahan parkir pasar.
Perlu Solusi Nyata Atasi Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan di Kotim
Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Wahito Fajriannor menyoroti tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit.
Fraksi PKS-NasDem DPRD Kotim Dorong Kebijakan Efektif Tekan Pengangguran
Fraksi PKS-NasDem DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayahnya yang ditetapkan pada angka 3,67 persen untuk tahun 2024.
Berikut 7 Rekomendasi DPRD Kotim Terkait Permasalahan Pasar PPM
Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, mengeluarkan tujuh rekomendasi terkait permasalahan yang dihadapi Pasar pusat perbelanjaan mentaya (PPM) Kotim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para perwakilan pedagang dan pemerintah daerah, Kamis, 7 November 2024.
DPRD Kotim Minta Dunia Usaha Bantu Pengadaan Alat untuk Penanganan Sampah
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Perusahaan Pertambangan untuk berkontribusi dalam membantu pengadaan alat penanganan sampah.
Berikut 6 Kesimpulan RDP Komisi III DPRD Kotim dengan Manajemen RSUD dr Murjani Sampit
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto, menyimpulkan 6 poin penting setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Manajemen RSUD dr. Murjani Sampit untuk membahas berbagai langkah peningkatan layanan kesehatan di Kotim.
DPRD Kotim Siap Bahas Anggaran Murni 2025
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana, menyampaikan pada 12 November 2024 akan diadakan pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah terkait program anggaran tahun 2025. Menurutnya, pembahasan ini akan difokuskan pada program-program yang dapat langsung mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
DPRD Kotim Evaluasi Pelaksanaan Program CSR
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah tersebut.?