Tag
Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi Kota Palangka Raya yang kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di tengah masih terjadinya pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat.
Meningkatnya kabut asap di Kota Palangka Raya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas yang setiap hari berada di lokasi pemadaman. Paparan asap, cuaca panas, dan medan yang berat berpotensi memengaruhi kondisi fisik para personel.
"Saat masyarakat membutuhkan masker dan Oxycan karena kabut asap, jangan sampai ada pihak yang menaikkan harga secara drastis. Kebutuhan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas,"
Musim kemarau berpotensi memengaruhi kondisi sumber air baku, baik dari sisi debit maupun kualitas. Karena itu, PDAM perlu melakukan langkah antisipasi agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan optimal.
Pemerintah Kota Palangka Raya yang menyiapkan sekitar 10 ribu slot, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang memenuhi kriteria namun belum terakomodasi dalam skema pembiayaan pemerintah pusat.
Target tersebut, dinilai realistis untuk memperkuat posisi Partai Golkar di parlemen sekaligus membuka peluang kembali meraih kursi Ketua DPRD Palangka Raya.
Usai dipercaya memimpin Partai Golkar Kota Palangka Raya, Sudarto langsung menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Menurutnya, soliditas kader menjadi modal utama dalam menghadapi agenda politik lima tahun ke depan.
Kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, hingga menyumbat saluran drainase yang dapat memicu banjir saat musim hujan.
Musim kemarau berpotensi mepengaruhi sektor pertanian dan distribusi pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, langkah pengawasan terhadap stok dan harga harus terus dilakukan.
Kereng Bangkirai merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Palangka Raya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, diperlukan inovasi agar minat wisatawan tetap terjaga meski kondisi alam mengalami perubahan.
Menurutnya, penyampaian informasi tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman, tetapi juga harus disertai penjelasan mengenai penyebab, estimasi waktu pemulihan, serta langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
Tindakan memamerkan barang berharga dapat memancing niat pelaku kejahatan, seperti pencurian, perampokan, maupun penipuan. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menjaga keamanan diri dan keluarga.
Hasil tangkapan ikan yang dipasarkan kepada masyarakat harus berasal dari cara penangkapan yang ramah lingkungan dan aman. Dengan demikian, kualitas ikan tetap terjaga dan layak dikonsumsi.
Ikan pipih merupakan salah satu hasil perikanan sungai yang memiliki cita rasa khas dan berpotensi menjadi identitas kuliner Palangka Raya. Potensi tersebut perlu dimaksimalkan melalui inovasi produk agar mampu bersaing di pasar oleh-oleh.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD, karena penyerapan anggaran yang optimal sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Setiap OPD penghasil PAD harus meningkatkan upaya penggalian potensi pendapatan daerah yang masih belum tergarap secara optimal. Selain itu, pemanfaatan aset daerah dan sistem pemungutan PAD juga perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif dan transparan.
Dari hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa tujuh OPD belum mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Persentase capaian OPD tersebut bervariasi, mulai dari sekitar 90 persen, 93 persen, hingga ada OPD yang capaian PAD-nya masih nol persen.
}?? ?????? r?X?~0?FM?d?c??Z}?yzp?H?S?a ??\@J? ?? x??c]?G?PM?4D?x?G?!B<??PM?/?6?o\w??1?? ?(q?
Menurut Sudarto, tidak tercapainya target oleh sejumlah SKPD disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian terhadap potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Agenda utama rapat paripurna adalah penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025.
