Tag
Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai pemberian ganti rugi kepada peternak yang hewan ternaknya?mati karena terserang PMK.
Putusan ini?menambah deret panjang keberhasilan KLHK dalam menindak penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Pembayaran kerugian sementara ditanggung pihak TNI AD, untuk kemudian dibebankan kepada pelaku
Pangdam memastikan seluruh proses hukum atas kasus itu tetap berjalan sehingga pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi
Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu meminta agar ganti rugi lanting dan perahu mesin warga yang ditabrak oleh kapal Pertamina pada Rabu, 26 Agustus 2020 harus diselesaikan secara tuntas.
Belum diketahui berapa kerugian yang dialami masing-masing warga. Nantinya mereka akan mengadakan pertemuan dengan pihak pertamina terkait kejadian tersebut
Tujuh warga yakni Marhusin, Kursinah, Rudi Hartono, Nunung Rusida, Hamsin, Ardiansyah alias Didi, dan H Abdul Wahab digugat oleh Siti Aisyah, M Arbagianto, Siti Subaidan dan Sri Patmawati.
Dalam gugatan itu mereka menuntut kerugian materiil Rp 6,8 miliar dan kerugian inmateriil Rp 1 miliar
Bupati Katingan Sakariyas mengungkapkan bahwa pengembangan jaringan listrik PLN di daerahnya saat ini kadang masih terkendala adanya tuntutan ganti rugi tanam tumbuh milik warga yang terkena jalur jaringan.
Sebagai wujud komitmen dan pertanggung jawaban, maka BD menyerahkan sertifikat tanah miliknya dengan nilai yang sama kepada korban dan akan dikembalikan setelah nanti menyelesaikan pembayaran
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyebutkan nilai ganti rugi atas gugatan secara perdata atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah inkrah mencapai Rp315 triliun.
Sebanyak 164 keluarga yang menduduki lahan seluas empat hektar tanah garapan di Kampung Jatibulak Terbit, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sepakat dengan harga penggantian bangunan dengan pemerintah terkait proyek depo LRT Jabodebek.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT Arjuna Utama Sawit (AUS) karena diduga telah membakar lahan. KLHK menggugat PT AUS membayar ganti rugi dengan nominal mencapai ratusan miliar rupiah.
Pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jembatan pile slab di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, meminta ganti rugi sebesar Rp 100 ribu per meter. Mereka menolak harga yang ditetapkan oleh tim penafsir sebesar Rp 29 ribu per meter.
Sebelum diperiksa sebagai terdakwa, oknum perwira polisi, MA ditanyakan oleh majelis hakim diketuai Alfon perihal motor korban yang hingga kini belum jelas terkait ganti ruginya. Kemudian MA secara tegas menyatakan akan mengganti rugi motor tersebut jika diketahui pemilik aslinya.
Perusahaan mematok harga tinggi untuk sebidang tanah. Sebab di daerah tersebut diketahui kandungan batu baranya cukup banyak
Terhadap insiden ini juga telah dilakukan perhitungan ganti rugi sebesar Rp257 juta kepada kontraktor proyek yang mengerjakan jembatan
Warga Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupatem Barito Timur, H Ilhamsyah (39), menyesalkan atas tindakan sebuah perusahaan batubara yang mengganti atas kerbau miliknya yang ditabrak truk perusahaan ini.
Pelepasan lahan di Bukit Rawi tidak dilakukan dengan ganti rugi/lahan, melainkan dengan pemberian tali asih
Lahan yang terkena perekaman data akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan
