Tag
Sebesar 65 persen atau 4.322 hektare dari total areal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara Nusantara yang luasnya 6.671 hektare ditetapkan menjadi area hijau makro.
Pemerintah telah menetapkan Tim Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang bertugas untuk mengonsolidasikan penyelenggaraan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan Otorita IKN untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul secara merata.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Paratowo memberangkatkan sampel utama tanah dan air dari seluruh daerah yang ada di Kalteng menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Panajam Paser, Kaltim, Sabtu, 12 Maret 2022.
Presiden RI, Joko Widodo telah resmi melantik kepala otorita ibu kota negara (IKN) baru Indonesia Nusantara baru-baru ini. Artinya pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Utara, Kaltim tersebut akan segera dimulai.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus, menginisiasi pertemuan sejumlah sesepuh Betawi untuk membahas Jakarta ke depan, setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
Anggota DPD RI Agustin Teras Narang?meminta agar sumber daya manusia di Pulau Kalimantan dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming mendorong wilayah penyangga ibukota negara (IKN) untuk berbenah agar dapat turut mendukung kemajuan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki kedudukan dan kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang di antaranya, hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan regulasi turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
KALLA Group?salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia Timur merencanakan ekspansi bisnis properti dan otomotif di Kalimantan dalam rangka mendukung pembentukan Ibu Kota Negara (IKN).
YouTuber Edy Mulyadi menyatakan dirinya tetap menolak Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan alasan karena biaya pembangunan akan bermasalah dan berpotensi mangkrak.
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah saat ini sedang menyusun 10 peraturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan peraturan kepala Otorita IKN.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sistem keamanan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan nama Nusantara berbasis internet atau "smart?security" yang dipadukan dengan perkembangan teknologi mumpuni.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terjadi Jawa sentris.
Kalangan dunia usaha berharap bisa mendapatkan prioritas peluang usaha dan investasi dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara menyusul telah disetujuinya RUU IKN oleh DPR untuk disahkan menjadi UU IKN.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus menegaskan isu penataan ruang harus menjadi pembahasan serius dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan pembangunan Ibukota Negara (IKN), termasuk Jalan Tol Akses IKN menunggu Undang-Undang IKN yang Rancangan Undang-Undangnya sedang dibahas di DPR RI.
Tahapan pemindahan pegawai, selain memahami tupoksi pekerjaan, juga dituntut mampu menyatu dengan kehidupan di Kalimantan Timur
