Tag
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mendorong setiap Kantor Wilayah (Kanwil) agar dapat mewujudkan target Indonesia sebagai anggota gugus tugas anti pencucian uang (FATF).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu segera merancang kebijakan yang efektif dan tegas untuk menunjang program prioritas seperti mengatasi masalah overkapasitas dan peredaran narkoba di lapas.
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) memastikan mereka belum mendaftarkan hasil kongres berupa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dan daftar kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penyerahan SK kepengurusan PPP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham, Cahyo R Muzar, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arwani Thomafi yang didampingi Idy Muzayyad
Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kememkumham Baroto mengatakan belum ada dokumen kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang masuk ke instansi tersebut.
Kementerian Hukum dan HAM memastikan lembaga tersebut akan objektif menilai terkait kisruh yang terjadi di kepengurusan Partai Demokrat.
Herman menambahkan penyelenggaraan KLB juga harus memenuhi syarat kehadiran dari pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC)
AHY beserta 34 ketua DPD Partai Demokrat akan melanjutkan lawatan ke Komisi Pemilihan Umum kemungkinan untuk keperluan yang sama
Mahfud menekankan, KLB PD di Sumut saat ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan
Ke 2 ASN itu berinisial APA dan DR serta 4 orang lainnya, yaitu RAR, AIM, VL dan AS dicegah karena dugaan kasus korupsi
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memperkuat kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melindungi kekayaan intelektual bagi pengguna nama domain internet di Indonesia.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Cahyo R Muzhar meminta perusahaan raksasa Airbus memenuhi kompensasi melalui mekanismf?Deferred Prosecution Agreement?(DPA) kepada negara-negara korban penyuapan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa pelayanan permohonan visa elektronik (e-Visa) bagi orang asing subyek?Calling Visa?akan diawasi dengan ketat.
PKS menerapkan prinsip good party governance dengan terus menaati peraturan perundangan, termasuk saat perubahan kepengurusan dan AD/ART sebagai hasil Musyawarah Majelis Syura PKS
Partai Berkarya kubu Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr mengklaim telah menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025.
Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Wilayah Jawa Tengah Priyadi menyebutkan masih cukup banyak kamar kosong bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di?LP?Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Wakil Bupati Murung Raya, Rejikinoor mengikuti rapat koordinasi atau Rakoor Pemerintah Daerah dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Kalteng) Ilham Djaya menyampaikan harapannya, agar melaLui pencanangan zona integritas menuju wilayah WBK dan WBBM, Lapas Kelas II B Pangkalan Bun dapat meningkat kinerja dan pelayanannya.
TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie dicopot dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kemarin, Selasa, 28 Januari 2020, gara-gara Harun Masiku, tersangka suap…
