Tag
Kementerian Sosial (Kemensos) telah menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi 1.500 warga di Kota Serang, Provinsi Banten, setelah terindikasi terlibat dalam praktik judi online (judol), yang?belasan diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
"Insya Allah?nanti di akhir September 2025, sudah bisa diterima oleh seluruh siswa,"
Kementerian Sosial menegaskan penyaluran bantuan sosial kini dialihkan ke penerima yang lebih layak mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran.?
Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menyampaikan jumlah murid Sekolah Rakyat di daerahnya telah memenuhi target bahkan pihaknya telah menyiapkan 10 persen lebih dari setiap rombongan belajar (rombel) sesuai ketentuan.?
BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) siap mempelajari usulan dari kalangan orang tua untuk mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif yang juga menjangkau…
BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mengingatkan pemerintah daerah untuk turut berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam program-program pemberdayaan yang…
Program yang diberi nama Sekolah Rakyat ini direncanakan akan membuka jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menteri Sosial Saifullah?Yusuf atau Gus Ipul di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, menyatakan langkah evaluasi diambil lantaran banyak KPM pada PKH yang justru bergantung pada bantuan tersebut.
BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kolaborasi antarkementerian/lembaga untuk memberantas kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial hingga pemberdayaan.…
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengemukakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pembinaan terhadap MAS (14), atas tuduhan membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menargetkan pada 2025 seluruh desa di Indonesia yang berjumlah sebanyak 75.265 desa dapat bertransformasi menjadi desa digital.
Kementerian Sosial (Kemensos) membelikan satu unit rumah beton layak huni untuk janda tiga anak yang hidup memprihatinkan di tebing curam perbukitan Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan.
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial menyampaikan lumbung sosial yang didirikan Kemensos di berbagai daerah rawan bencana menjadi terobosan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.?
Kementerian Sosial membantah tudingan pernah menerima suap dari pembuat perangkat lunak manajemen dan bisnis asal Jerman, SAP, yang diduga melakukan pengondisian pada sejumlah pejabat di Indonesia dari informasi resmi yang diterbitkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat.
BORNEONEWS, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico memastikan pihaknya mendapat Rp78 triliun dari anggaran Perlindungan Sosial atau Perlinsos…
Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan tidak lagi menggunakan mekanisme bantuan barang melalui e-warong untuk program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sejak Januari 2021.
Kementerian Sosial menyalurkan makanan senilai Rp30.000 untuk dua kali makan sehari kepada penyandang disabilitas dan rentan disabilitas, untuk periode Juli sampai Desember 2023 sebesar Rp186 miliar.
Kementerian Sosial (Kemensos) memberdayakan barista?dari beragam penyandang disabilitas melalui inovasi@ Baris Ditebas atau?Barista Disabilitas Terobos Stigma Keterbatasan.
Kementerian Sosial (Kemensos) RI merespons dengan cepat hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2022, dengan memperkuat komitmen dalam perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akuntabel dan transparan, sehingga dapat membuktikan kinerja dari pemerintah daerah (Pemda) mendata masyarakat miskin.
