Tag
Pelaporan lowongan pekerjaan tersebut juga sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 4/1980. Dalam pasal 2 Keppres tersebut, dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan secara tertulis ke instansi terkait apabila ada lowongan pekerjaan.¡
Untuk jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 4.398 orang, dan perempuan sebanyak 1.514 orang.
Juru bicara Fraksi GKKB, Mustafa Joyo Muchtar mengatakan, agar pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat mendata kembali tenaga kerja asing di beberapa perusahaan.
Hasrat menyarankan, pendapatan dari retribusi ini diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Dinas Tenaga Kerja Pulang Pisau masih memerlukan informasi serta ketersediaan data ketenagakerjaan yang akurat.
Produk hukum ini akan dijadikan payung hukum bagi pemkab untuk melakukan pungutan atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
BORNEONEWS, Pulang Pisau - Kegiatan Ekspos Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 - 2023, Senin (25/3/2019), dibuka Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Sekretariat…
Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, dalam mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.
Tingkatkan pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Sukamara didominasi lulusan sekolah dasar dengan jumlah mencapai 52,35%.
Sekda Kabupaten Sukamara Sutrisno mengatakan, dokumen rencana tenaga kerja akan menjadi pedoman daerah dalam menyusun target indikator ketenagakerjaan.
Wabup Sukamara berharap, dengan sosialisasi lowongan kerja di perusahaan swasta, angkatan kerja berminat untuk bekerja di perusahaan swasta.
Proteksi tersebut untuk mencegah kemungkinan masalah sosial yang akan terjadi. Seperti antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing.
"Ini yang menjadi perhatian BLK, SDM kita harus diarahkan dengan melihat pendidikan terkahirnya. Apakah orang ini dari SMK atau SMA, atau jurusan yang diambilnya," kata Fahrizal, Senin (11/2/2019).
Balai Latihan Kerja (BLK) diminta menyiapkan SDM masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai pekerja yang dapat bersaing dalam dunia industri. Dan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di salah satu hotel di Kota Palangka Raya, Senin (11/2/2019).
DPRD Barito Utara juga akan memanggil Direktur PT BAK untuk menghadiri kembali yang akan dijadwalkan pada rapat Banmus akan datang
Sejak awal beroperasinya kebun sawit hingga sekitar Juli 2018, hasil usaha kebun sawit belum cukup untuk membayar gaji karyawan setiap bulan
Fakta ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan DPRD Barito Utara dengan menghadirkan karyawan, wakil manajemen PT BAK
Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa, Damang, dan Petugas Kebersihan bertujuan untuk meningkatnya pemahaman tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Rony Karlos membuka Sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kedamangan di Kabupaten Gunung Mas.
