Tag
Sekretaris Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Sarmuji menghormati proses hukum yang berjalan setelah kadernya yakni Bupati Pekalongan Fadia tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran konsultan saat memeriksa tiga arsitek sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengawasi 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat menjabat sebagai Bupati Pati mengenai isu pemakzulan kepala daerah di wilayah tersebut.?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons peluang untuk memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama pada kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan atau KW di lingkungan Ditjen Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan yang menerima uang saat mengurus penerbitan maupun perpanjangan surat keputusan penunjukan (SKP) untuk perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas penukaran valuta asing pada kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencekalan ke luar negeri untuk dua tersangka kasus kuota haji, yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
"Jadwal berkunjung dapat dilakukan sejak pukul 10.00-12.00 WIB,"
Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan telah memetakan modus dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang melalui kajian pada periode 2016-2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati keputusan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang mengajukan praperadilan atas status tersangka pada kasus kuota haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penghasilan lain dari Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat pembuat komitmen pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur periode 2021-2022, Reza Maullana Maghribi (RM), mengenai proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang terkait anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 Sudewo (SDW).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Chief Financial Officer (CFO) atau Direktur Keuangan PT Ingenico International Indonesia Mega Okfiyati (MO) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin?electronic data capture?(EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun 202P2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan menahan pemilik PT Blueray Cargo (BR) sekaligus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yakni John Field (JF).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT keempat tahun 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap memberikan jawaban usai buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, kembali mengajukan praperadilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kerugian negara telah mencapai tahap finalisasi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.
Pemilik biro travel dan umrah PT Maktour Fuad Hasan Masyhur mengatakan dia tidak menerima kuota haji ilegal usai pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.
