Tag
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis hari ini untuk mengusut proses…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,?Endin Samsudin untuk mengusut peran HM Kunang.
BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan monitoring center for prevention (MCSP) dan survei penilaian…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo di kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko (SUG).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa BM selaku Partner and Managing Director Alix Partners sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin?electronic data capture?(EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun 202P2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat SNIPER Kabupaten Bekasi berinisial GUN sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto (DS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam kerja sama jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Tbk tahun 2017-2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil adik dari Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko (SUG), yakni Ely Widodo (EW), hingga Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Ponorogo yang sempat menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Agus Sugiarto (AS).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Elvita Maylani (EM) dan delapan orang lainnya sebagai saksi kasus yang melibatkan Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya (AW).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mata uang asing yang disita dari penggeledahan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026, yakni sejumlah 8.000 dolar Singapura.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penggeledahan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) di Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi Iin Farihin (IF) sebagai saksi kasus yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi dugaan suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
"Mekanisme pemilihan apa pun harus disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan efektif agar tidak menciptakan bentuk baru dari politik transaksional,"
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan saat ini terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung meskipun Eddy Sumarman telah dicopot dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dua alasan sehingga memutuskan menyetop penyidikan pada tahun 2024, yakni kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sedang mendalami aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), seperti tempat usaha, yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah tersangka dugaan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK), yakni Sarjan (SRJ), dan menyita sejumlah dokumen hingga?flash disk?atau diska lepas.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah secara kelembagaan menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran etik kepada Dewan Pengawas KPK.
