Tag
Tersangka kasus ujaran kebencian berinisial HR mengajak masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Dia tidak ingin ada masyarakat mengikuti jejaknya hingga harus berurusan dengan hukum dan mendekam di penjara.
Penggunaan media sosial belakangan ini kerap tidak sesuai atura, seperti menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, hingga meremehkan mediskreditkan seseorang, seperti Presiden RI.
Tersangka kasus ujaran kebencian, HR, asal Palangka Raya, mengaku menyesal atas kasus yang menjeratnya. Bahkan dia mengaku tidak ada keuntungan dari menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks di media sosial.
abid Humas Polda Kalteng Kombes Hendra Rochmawan mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Terutama dengan berbagai isu yang tidak jelas kebenarannya di media sosial.
Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah membina 11 warga yang kedapatan melakukan ujaran kebencian, serta menyebarkan hoaks di media sosial.
Oknum ASN yang berinisial CMW. Pria berusia 30 tahun ini terbukti aktif menyebarkan ujaran kebencian dan diduga kuat pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Satreskrim Polres Barito Selatan mengamankan seoarang pemuda berinisial AAA (26) karena diduga menyebarkan hoax dan ujaran kebencian.
Belakangan ini penggunaan media sosial atau medsos untuk hal negatif seperti penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian yang semakin kencang dilakukan. Bahkan tidak sedikit dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Polda Kalteng mengamankan 2 tersangka penyebar ujaran kebencian dan hoax di media sosial.
Polda Kalimantan Tengah memantau pengguna akun palsu yang mengatasnamakan Gubernur Sugianto Sabran.
Media sosial ini digunakan untuk melakukan sosialaisasi dan berinteraksi bersama masyarakat terkait program dan kebijakan serta ide yang dimiliki pemerintah daerah
Beberapa hari terakhir pemerintah melakukan pembatasan akses media sosial (medsos). Hal itu diklaim untuk meminimalisasi penyebaran kabar bohong atau hoaks.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Nomi Aprilia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas di media sosial (medsos).
Surat dakwaan JPU tidak memenuhi syarat yang diminta dalam Pasal 142 ayat 2 KUHAP Dalam dakwaanya tidak menyebutkan waktu dan tempat kejadian
Keputusan itu diberikan pada putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukumnya. Eksepsi itu diterima majelis hakim.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atau Diskominfosandi Kabupaten Barito Utara memaparkan pentingnya memanfaatkan media sosial kepada masyarakat.
Surat edaran ini berisikan penyajian informasi mengenai program dan kebijakan secara lintas sektoral dan lintas daerah dilaksanakan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki Kemendagri
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah menerima surat edaran Nomor 555.4/3620/SJ perihal pemberitahuan website dan media sosial resmi dari Kementerian Dalam Negeri RI.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kadiskominfo Kalimantan Tengaj Herson B Aden mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial atau Medsos.
Terdakwa Ro terancam 6 bulan penjara karena status di media sosial. Ia kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu, 8 Mei 2019, atas tindak pidana ITE yang dia lakukan.
