Dana Pihak Ketiga Perbankan di Kalteng Tumbuh 14,39 Persen
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah mencatat peningkatan signifikan dalam Dana Pihak Ketiga atau DPK perbankan di wilayah tersebut.
Tag
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah mencatat peningkatan signifikan dalam Dana Pihak Ketiga atau DPK perbankan di wilayah tersebut.
Dalam rangka mendukung program Asta Cita Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Sukamara menginisiasi program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI Tahun 2025.
OJK Kalteng terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penipuan yang dilakukan oleh entitas ilegal.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengungkapkan bahwa kinerja Bank Umum di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada Januari 2025.
"Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kebutuhan pendanaan, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif,"
Capaian ini menurut Primandanu mencerminkan peningkatan dukungan perbankan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha.
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau T BPD Kalteng bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Gunung Mas telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu prioritas ekonomi daerah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengapresiasi kinerja Perusahaan Daerah dan BPR di wilayah Kalimantan Tengah dalam menyalurkan program kredit inovatif yang bertujuan mendorong perekonomian kerakyatan.
OJK Kalteng menilai dengan evaluasi yang komprehensif dan rencana strategis yang matang, TPAKD dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Dalam rangka mempercepat akses keuangan di wilayah Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Tahun 2025.
Aset bank meningkat 14,29 persen (yoy), atau Rp10,71 triliun yakni dari Rp74,97 triliun menjadi sebesar Rp85,68 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,79 persen (yoy) atau sebesar Rp4,60 triliun, yaitu dari Rp42,62 triliun menjadi sebesar Rp47,22 triliun.
Mayoritas kegiatan layanan OJK Kalteng terkait permintaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, penanganan pengaduan atas perilaku petugas penagihan, restrukturisasi atau relaksasi kredit, serta pelayanan dalam sistem SLIK.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan? Aziz mengatakan bahwa sejak awal tahun 2025 sampai dengan bulan Maret, OJK Kalteng telah melaksanakan 23 kegiatan yang mendukung perkembangan sektor edukasi dan pelindungan konsumen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengungkapkan bahwa sektor Fintech Peer-to-Peer Lending atau P2P di Kalimantan Tengah mencatatkan pertumbuhan signifikan pada akhir tahun 2024.
"Kami terus mendorong agar masyarakat dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana pengembangan keuangan mereka,"
"Pertumbuhan aset ini menjadi bukti nyata bahwa BPR dan BPRS di wilayah tersebut mampu mengelola sumber daya dengan baik dan meningkatkan kepercayaan nasabah,"
"Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini tetap menjadi fokus utama pembiayaan oleh lembaga perbankan di wilayah ini,"
OJK Kalteng mencatat dari total kredit sebesar Rp45,64 triliun, kredit konsumtif mencapai Rp18,04 triliun atau 39,63 persen. Sementara itu, kredit modal kerja tercatat sebesar Rp15,54 triliun atau 34,10 persen dan kredit investasi Rp13,06 triliun atau 26,27 persen
OJK Kalteng mencatat aset Bank Umum tumbuh sebesar 14,29 persen year-on-year atau yoy, meningkat sebesar Rp10,71 triliun, dari Rp74,97 triliun menjadi Rp85,68 triliun.