Tag
Pandemi Covid-19, melanda seluruh dunia terbukti membawa dampak besar terhadap dunia usaha seiring kebijakan lockdown yang diambil sejumlah negara. Dalam hal ini, perbankan dan pelaku usaha perlu kompak dan sinergi.
Sesuai PMK 65/PMK.05/2020 mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi bunga, dan persyaratan debitur diatur dalam PMK. Hal ini diungkapkan Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Anto Prabowo.
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Anto Prabowo mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerima pernyataan Kookmin Bank pada bulan Juni ini.
Program subsidi bunga pinjaman ini dalam rangka menindaklanjuti Perppu 1 Tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dalam menangani dampak pandemi Covid-19
Sebanyak 28.896 Debitur ini menurut Otto menerima restrukturisasi dengan baki debet total mencapai Rp 1.63 triliun
informasi mengenai debitur UMKM di perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan data yang terdapat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang dikelola OJK
Kemenkeu akan menyampaikan permintaan informasi mengenai proposal penempatan dana dari Bank Peserta kepada OJK
OJK mendukung program pemerintah untuk memberikan subsidi bunga kepada debitur UMKM di masa pandemi Covid-19 ini.
Beberapa waktu terakhir beredar viral berita lama yang dikaitkan dengan kondisi beberapa bank. Hal ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK angkat bicara menanggapi berita lama tentang sejumlah bank yang kondisinya bermasalah yang viral beredar belakangan ini.
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan Kalteng Anto Prabowo mengatakan, instansinya mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan di sektor industri keuangan non-bank.
Bank wajib menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100 persen? paling lambat 30 April 2021
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan. Kebijakan ini agar lebih memberikan ruang likuditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid19.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa ada tren peningkatan dari sektor pasar modal di Kalteng yakni dari sisi kepemilikan saham.
Kredit perbankan tumbuh ditopang oleh sektor rumah tangga dan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa pihaknya bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Kalimantan Tengah sudah melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Bidang Pertanahan bagi perbankan di Kalimantan Tengah.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI.
BPK memberikan catatan terhadap pengawasan OJK?terhadap tujuh bank karena secara individual dinilai tidak sesuai ketentuan
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Anto Prabowo mengatakan bahwa pengaturan cara kerja karyawan sektor jasa keuangan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing.
IJK yang dimaksud tetap beroperasi yakni perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank
