Tag
Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Kalimantan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan.
Pada era digital yang serba cepat ini, ancaman penipuan keuangan semakin merajalela. Hal ini telah menjadi perhatian utama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia dan menjadi peringatan yang disampaikan Fajaruddin, Analis Eksekutif Senior Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dalam Media Update dan Sosialisasi IASC bersama Insan Pers se-Kalimantan yang dilaksanakan di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.
Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM melaksanakan kegiatan edukasi keuangan.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, memberikan apresiasi positif terhadap kuliah umum literasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Universitas Palangka Raya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kaltim dan Kaltara, Parjiman, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko investasi aset kripto yang semakin meningkat.
Pada Februari 2025 mendatang, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah akan meluncurkan buku saku hasil lomba Buku Saku Literasi Inovasi Aset Keuangan Digital atau IAKD yang dilaksanakan pada Desember 2024 lalu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa para ibu memiliki peranan yang penting di dalam keluarga untuk mencegah jebakan perilaku konsumtif berlebih pada anak.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa sektor jasa keuangan berperan penting untuk mendukung program pemerintah melalui perluasan akses pembiayaan ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Tugas dan fungsi OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPSK.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya atau Setara sebagai upaya terus mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya yang disingkat Setara sebagai upaya terus mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti menyampaikan bahwa saat ini telah dilaksanakan kerjasama kedua kalinya antara OJK dengan BPS dalam pelaksanaan Survey Literasi dan Inklusi Keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz mengatakan bahwa OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan Fun Run Itah Hadari dengan tema stop narkoba dan judi online (judol).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait tuntas membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia, yakni 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten atau kota.
Simpanan menjadi salah satu produk jasa keuangan yang penting bagi petani untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan hal ini dalam kegiatan edukasi keuangan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Senin, 4 November 2024 menekankan kepada mahasiswa tentang pentingnya menyikapi maraknya penawaran praktik buy now pay later atau BNPL di perbankan dan perusahaan pembiayaan secara bijaksana.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus berupaya mendorong industri usaha pembiayaan untuk semakin berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sambil tetap melindungi kepentingan konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan hal ini dalam kegiatan edukasi keuangan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Senin, 4 November 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah memblokir lebih dari 8.000 rekening guna memberantas judi dalam jaringan (online) di Indonesia.
Dalam rangka mencegah aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalteng bersama pemerintah provinsi?dan instansi vertikal terkait melaksanakan pengukuhan dan rapat koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
