Tag
Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, ujar Bank Dunia, beleid tersebut dapat membantu menarik investor. Sehingga, selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.
Sesuai dengan Omnibus Law, semua PP ini wajib diselesaikan tiga bulan sejak UU berlaku. Saat ini, Omnibus Law belum berlaku karena baru diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 Oktober 2020. Jokowi punya waktu 30 hari untuk memutuskan, apakah akan meneken omnibus law UU Cipta Kerja ini atau tidak.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.
Kabid Humas Polda Kalteng Kombes?Hendra Rochmawan mengatakan?pengamanan itu untuk memberikan rasa aman dan ketertiban kepada massa unjuk rasa
Para pengunjuk rasa terut?menyampaikan orasi?seraya menunggu hasil puluhan perwakilan mahasiswa yang diizinkan masuk menemui Ketua DPRD Kalteng
Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya turut mengambil peran dalam sosialisasi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Plt?Gubernur Kalteng, Habib Ismail bin Yahya menghadiri rapat koordinasi sinergitas kebijakan pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law?UU Cipta Kerja.
Polda Metro Jaya memusatkan pengunjuk rasa menolak UU Cipta Lapangan Kerja di kawasan Monumen Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda.t
Polres Barito Timur melaksanakan apel gelar pasukan dan sarana prasarana dalam rangka antisipasi Demo Penolakan Omnibus Law, Selasa, 13 Oktober 2020.
Menteri Pertahanan?Prabowo?Subianto menceritakan pengalamannya terjebak di kerumunan aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober lalu. Menurut Prabowo, sebagian besar peserta aksi unjuk rasa masih bersikap baik lantaran mau membuka jalan untuk mobilnya melintas.
Ketua Umum Partai Gerindra?Prabowo?Subianto mengatakan partainya sudah berusaha keras memperjuangkan kepentingan buruh dalam?UU Cipta Kerja. Menurut Prabowo, ia memahami kesulitan buruh dan sejak awal berjuang untuk kepentingan mereka.
?Ekonom Universitas Indonesia?Faisal Basri?mengatakan Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) harus dilihat secara utuh substansinya dan tidak bisa hanya dilihat secara parsial pada pasal yang baik atau yang buruk saja. Menurut dia, secara keseluruhan beleid itu berpotensi memperkuat sistem oligarki.
TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mengerahkan 12 ribu personel gabungan untuk mengawasi demo Aksi 1310 Omnibus Law yang diadakan oleh PA 212 di depan Istana Negara hari ini. Kabid Humas Polda…
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku yakin Presiden Joko Widodo memikirkan rakyat dan bangsa di balik keputusannya ihwal Undang-undang Cipta Kerja . Menurut Prabowo, karena…
Ketua Media Center Persatuan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin mewajibkan seluruh peserta?demo?Aksi 1310 Omnibus Law hari ini menerapkan protokol kesehatan. Kelompok PA 212 akan menggelar demo tolak UU Cipta Kerja?di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa siang.??
Sejumlah massa dalam aksi menolak omnibus law akhirnya dilepaskan oleh pihak Polres Kotim, pasca diamankan ketika melakukan aksi di depan gedung DPRD Kotawaringin Timur, Senin, 12 Oktober 2020.
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan tujuh rute modifikasi lalu lintas sebagai?antisipasi aksi di kawasan Istana Merdeka pada Selasa.
Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat atau Patung Kuda menuju arah Istana Merdeka pada Senin malam, guna mengansitipasi aksi elemen masyarakat "212" terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan pihaknya telah mempersiapkan personel mengamankan jalannya aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang akan digelar pada Selasa (13/10).
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menegaskan berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh lembaganya, sebelum adanya aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok 'pemain' di balik unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
