Tag
Pengadilan Agama Pangkalan Bun melakukan penandatangan pakta integritas bersama, Senin, 13 Januari 2020. Penandatanganan tersebut dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Juaini, dihadiri seluruh hakim, panitera dan staf pengadilan.
Semua kepala desb telah komitmen melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik
Tujuan dari dilaksanakan penandatanganan pakta integritas, untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akutabel.
Pertama, berjanji untuk berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Pemerintah Kota Palangka Raya memasuki Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dengan Program Digitalisasi.
Wali Kota Fairid Naparin turut menandatangani pakta integritas yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (7/1/2019).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju clean government.
Program ini kembali digelorakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya
Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Murung Raya (Mura) menandatangani pakta integritas menyatakan anti korupsi terkait pengelolaan anggaran desa yang saat ini banyak dikucurkan baik dari APBN maupun APBD.
Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Didi Haryono menilai, pakta integritas bertujuan memperkuat komitmen bersama pencegahan dan pemberantasan korupsi dana desa.
Bupati Sukamara Ahmad Dirman berharap dengan dilakukannya penandatanganan pakta integritas dana desa oleh kepala desa di kabupaten ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa.
Hanya 76 Kepala Desa (Kades) dari 101 Kepala Desa se-Kabupaten Barito Timur (Bartim) yang hadir dalam penandatanganan Pakta Integritas soal pengelolaan dana desa.
Kepala desa sebagai pengguna anggaran sekaligus penanggung jawab anggaran desa agar lebih jeli dan berhati-hati serta waspada mengelola anggaran yang ada.
Harapannya, dengan penandatanganan Pakta Integritas ini, pengelolaan keuangan desa dan perpajakan dapat berjalan dengan baik.
Dengan fakta integritas juga menjadikan pola pikir aparatur desa menjadi hati-hati dalam mengelola dana desa
Lima kades tidak hadir, karena sedang mengikuti Rakernas di Jakarta
Dengan pakta integritas ini kepala desa bisa mengelola dana desa dengan baik dan benar
Sebanyak 97 kepala desa (Kades) dari 10 kecamatan di Kabupaten Seruyan menandatangani pakta integritas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018.
Ada 95 kepala desa di Kabupaten Pulang Pisau yang mendantangani pakta integritas tersebut. Sebagai, komitmen untuk menggunakan dan memanfaatkan dana desa sesuai ketentuan.
Pemerintah desa dituntut untuk mengubah cara kerja dan pola pikir lama. Serta, meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa atau sumber pendanaan dari ADD dan dana desa.
