Tag
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendapatkan serahterima sebanyak 14 sertifikat aset tanah dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangka Raya dalam acara penandatanganan nota kesepakatan di ruang rapat Peteng Karuhei II, Rabu 1 April 2026.
"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik. Opini 'Tinggi' ini menjadi bukti bahwa upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan telah memberikan hasil yang nyata,"
Dalam pemaparan indikator makro menuju tahun 2027, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menetapkan target Indeks Gini berada di angka 0,290.
Wali Kota menjelaskan bahwa upaya menjaga indeks ketimpangan tetap rendah dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya adalah dukungan masif bagi pelaku UMKM.
Ia mengatakan, kondisi tersebut tentu menyulitkan masyarakat karena dokumen kependudukan merupakan syarat penting untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pelayanan kesehatan hingga bantuan sosial.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai upaya terintegrasi guna menekan angka kemiskinan di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.
Angka ini mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang.
Menurut Syaufwan, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib dan transparan agar seluruh fasilitas yang dimiliki pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Agenda ini menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kota agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pemerintah daerah.
Dalam forum Musrenbang RKPD yang digelar di Aula Palampang Tarung, Kamis, 12 Maret 2026, strategi ini dipaparkan sebagai peta jalan untuk memastikan setiap usulan masyarakat, baik melalui E-Monev Pro maupun SIPD, dapat terwujud dalam program kerja yang konkret dan berdampak luas.
Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika kebutuhan masyarakat yang kian berkembang.
Berdasarkan data terbaru, Kota Palangka Raya berhasil meraih skor 89,11 pada Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2025.
"Kami berkomitmen untuk menyelaraskan program daerah dengan target pembangunan nasional dan provinsi guna menciptakan sinergi yang kuat dalam pemerataan kesejahteraan,"
Total dana yang digelontorkan untuk memenuhi hak para pegawai menjelang perayaan Idulfitri tahun ini mencapai Rp24,4 miliar. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pegawai sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan penguatan ini menjadi fokus utama dalam mendeteksi dini berbagai potensi pelanggaran di lingkungan pemerintahan.
"Langkah ini merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,"
Penggunaan sistem transaksi elektronik dapat mempermudah proses administrasi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanketpang) Kota Palangka Raya terus memperketat pengawasan terhadap produk pangan,…
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan hasil pendataan akurat yang telah dikoordinasikan langsung dalam rapat pimpinan bersama Gubernur Kalteng.
