Kalteng Penuhi 3,8 Juta Liter Air Bersih untuk Warga Saat Kemarau
Dia menjelaskan jumlah tersebut juga masih bersifat sementara, lantaran penyaluran air bersih masih terus dilakukan di sejumlah daerah.
Tag
Dia menjelaskan jumlah tersebut juga masih bersifat sementara, lantaran penyaluran air bersih masih terus dilakukan di sejumlah daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Agustiar saat menghadiri Peringatan Maulid Rasul dan Milad Ke-2 Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin di Jalan Talawang Raya Palangka Raya.
Langkah tersebut menjadi fokus Forum Group Discussion (FGD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng.
Bantuan pangan tersebut disalurkan di enam titik lokasi dengan total 2.000 paket sembako. Setiap paket sembako berisi 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir.
Sementara di Kabupaten Gunung Mas, suplai air bersih disalurkan ke Desa Teluk Lawah sebanyak 8.000 liter, sedangkan di Kota Palangka Raya distribusi dilakukan di wilayah Sei Gohong sebanyak 8.800 liter.
Pemprov Kalteng juga menyiapkan kebijakan perlindungan berupa asuransi bagi para relawan karhutla di seluruh Kalimantan Tengah sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan mereka selama menjalankan tugas.
Bantuan diberikan kepada PNS Golongan I dan II, PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta tenaga outsourcing pada perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul dihubungi dari Palangka Raya, Senin, mengatakan pemerintah provinsi sedang melakukan pengadaan 500.000 masker.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pemerintah hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut.
Bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah desa yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Selatan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Ke-9 (Penutupan) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 (Penutupan) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Rapat Paripurna ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Ke-9 (Penutupan) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan…
Bantuan-bantuan lainnya ada 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa dan peralatan pelengkap lainnya,
Penataan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan keterkaitan antaragenda, mulai dari rapat paripurna, rapat panitia khusus, rapat komisi, rapat gabungan, hingga badan anggaran.
Pemprov Kalteng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI/Polri, relawan, dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menangani karhutla.
Suyudi mendorong adanya regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bentuk pengawasan sekaligus langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan vape.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri…