Tag
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akan memproses dugaan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan langkah hukum dan verifikasi lapangan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran lingkungan oleh salah satu perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang disampaikan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah Perisai Keadilan Rakyat (PKR).
Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.
Pemkab Barito Timur diminta serius menangani dampak lingkungan aktivitas pertambangan batubara di Kecamatan Dusun Timur yang dikeluhkan oleh 5 kepala desa.
Kepala Dinas Perikanan Pulang Pisau?Yudady Ismael mengatakan, berkurangnya masyarakat nelayan yang memanfaatkan keramba sungai sebagai sarana budidaya ikan adalah akibat dari pencemaran lingkungan dan sungai.
Hasil uji Laboratorium sampel air yang diambil dari aliran sungai di Jalan Tjilik Riwut II Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sudah keluar.
Jika bahan organik membutuhkan waktu puluhan hari hingga berbulan-bulan untuk terurai, maka plastik memerlukan waktu ratusan hingga ribuan tahun
Sekretaris Komisi B DPRD Palangka Raya, Norhaini mengkhawatirkan?pencemaran lingkungan akibat dari limbah plastik.
Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) Tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan limbah domestik, hal tersebut sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan dan mewujudkan lingkungan yang sehat.
DPRD ?Kabupaten Barito Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara di ruang rapat paripurna DPRD setempat.
Tim dari DLH langsung mengambil sample air untuk dilakukan uji laboraturium lebih memastikan pencemaran
Nomor layanan pengaduan adalah 0853 4843 7571, selain menerima telpon, nomor tersebut juga melayani WA
Sampai kini tidak ada tindaklanjut yang jelas atas kematian ikan secara massal itu. Bahkan sampai kini, apa hasil dari turunnya tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga belum disampaikan.
Diduga akibat tanggul kolam limbah disposal PT Senamas Energindo Mineral (SEM) di Desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur (Bartim), sejumlah warga menuntut perusahaan tambang batubara ini bertanggung jawab atas limbah lumpur yang masuk di areal kebun karet mereka.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mempersilakan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak terkait jika mendapati di lingkungan di sekitarnya tercemar.
Saat ini tengah heboh kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 4 anggota DPRD Kalteng dan pengusaha perkebunan terkait pencemaran di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.
Mencuatnya kabar 8 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan 6 pengusaha perkebunan sawit terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian ramai.
Empat tahapan sanksi tersebut yakni, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pencabutan izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Apabila perusahaan atau seseorang melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak fatal terhadap kehidupan masyarakat akan dikenakan sanksi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta eksekutif mencabut izin perusahaan besar swasta (PBS) sawit jika terbukti melakukan pencemaran limbah di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.
