Puluhan ASN Ikuti Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pertanahan
Dalam melaksanakan pembangunan memerlukan kemampuan yang handal dari ASN pada bidang pertanahan untuk menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.
Tag
#Pertanahan
Pemerintah Desa hingga Kecamatan Harus Punya Database Pertanahan
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur William Novetra, menekankan agar setiap pemerintahan desa hingga kecamatan memiliki database pertanahan.
Alokasi TORA untuk Palangka Raya 38 Ribu Hektare
Alokasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk Kota Palangka Raya diatur sesuai SK.8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 (Rev III).
Kawasan Hutan 717 Ribu Hektare di Kalteng Dialokasikan untuk TORA
Kepala Balai BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Doni Sri Putra mengatakan bahwa kawasan hutan seluas 717 ribu hektar lebih yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dialokasikan untuk menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
Palangka Raya Harus Tuntaskan Masalah Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
Kota Palangka Raya harus segera menuntaskan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan.
BPN Barito Selatan Targetkan Program PTSL 500 Bidang Tanah
Untuk lokasinya telah ditetapkan Desa Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan. Saat ini prosesnya sudah berjalan
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perlu Dukungan Semua Pihak
Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas perlunya dukungan dan kerja sama dari semua pihak.
Ini Kendala BPN Kapuas Laksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Kasi Hubungan Hukum Nina Eriyani mewakili Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Suraji, mengatakan bahwa ada sejumlah kendala dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
BPN Kapuas Targetkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Capai 23 Ribu Bidang
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas menargetkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebanyak 23 ribu bidang pada tahun ini.
Nadalsyah Minta Seluruh Aparatur Proaktif Atur dan Tata Masalah Pertanahan
Ada beberapa hal yang dapat memicu konflik pertanahan di Kabupaten Barito Utara seperti jumlah penduduk dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat.
Mantan Petugas Ukur BPN Kotim Dinyatakan Bersalah Lagi, Kali Ini Dihukum 1 Tahun Penjara
Mantan petugas ukur BPN Kotim itu dianggap melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
Bupati Katingan: Proses Pengadaan Tanah Jadi Salah Satu Pemicu Konflik
Hal ini, disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang benar. Kemudian, ditambah kurangnya komunikasi efektif kepada masyarakat selaku pemilik tanah.
DPRD Gunung Mas: Kepala Desa dan Lurah Harus Memahami Aturan Terkait Tanah
DPRD Gunung Mas telah banyak mensahkan produk hukum daerah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat
Administasi Pertanahan Desa Maupun Kelurahan Harusnya Gunakan Sistem Database
Selama ini, desa kebanyakan masih mengandalkan pencatatan manual di buku induk atau register. Sehingga tiap tahun sering kali desa atau kelurahan tidak punya arsip ketika dibutuhkan.
Hak Adat Masyarakat Harus Jadi Sasaran Program PTSL
Hak adat masyarakat harus jadi sasaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dijalankan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional.
Legislator Ini Berharap Program PTSL Bisa Maksimal
Pelaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diharapkan bisa berjalan maksimal.
Bupati Katingan Sambut Baik Program Tora
Program tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset atau lahan merupakan hak azazi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.
Ini Instruksi Camat Bukit Batu untuk Ketua RT Soal Tanah
Kepengurusan SPT itu gratis. Apabila di kemudian hari ditemukan ada ketua RT yang meminta imbalan, dirinya tidak segan-segan untuk mencabut SPT tersebut.
Sudah MoU, Ingat! Lahan Terbakar Tidak Ada Pemiliknya Akan Jadi Milik Negara
Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak main-main menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pihaknya sudah resmi melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah instansi terkait, Rabu (19/9/2018).
Polres Pulang Pisau Belum Ada Terima Laporan Sengketa Tanah
Terjadinya sengketa tanah bisa antara masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan perusahaan. Semua nantinya akan ditelusuri. Sehingga, apabila ditemukan masalah, akan diketahui titik persoalannya.