Tag
Oleh karena itu Anggota DPRD Kalteng, Ferry Khaidir menyarankan masyarakat agar melaporkan PBS yang tidak menunaikan atau memberikan kewajiban plasma 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku
Rudianur berupaya bersama dengan Pemkab Kotim untuk bisa cepat menyelesaikan persoalan itu supaya tidak menumpuk.?
Masalah yang kedua adalah penggusuran makam atau situs ritualitas leluhur yang belum ada titik temu solusinya antara pihak perusahaan dan masyarakat
Dia menjelaskan ketika sebuah perusahaan masuk di suatu daerah salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyebutkan masih sedikit perusahaan sawit yang ada di daerah ini merealisasikan kebun Plasma.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Paisal Darmasing berharap, pemerintah kabupaten tidak menutup mata terkait peraturan yang mewajibkan perusahaan besar swasta (PBS) untuk merealisasikan lahan plasma kepada masyarakat.
Bukan hanya persoalan lahan plasma 20 persen yang tidak kunjung terealisasi, masyarakat juga mengeluhkan perusahaan yang menanam kelapa sawit di pinggiran sungai.
Persoalan realisasi lahan plasma sebesar 20 dari PT Borneo Sawit Perdana (BSP) kepada masyarakat Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Kotim.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon mendorong setiap perusahaan yang berinvestasi did aerah ini agar merealisikan plasma kepada masyarakat lokal.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun mendukung agar masyarakat getol memperjuangkan haknya untuk mendapatkan plasma.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun? menyebutkan kewajiban dari usaha perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kewajiban plasma hanya omong kosong.
Pengurus Koperasi Produsen Sinar Mentari Pagi (SMP) melaporkan sekretaris Koperasi inisial KSN (44) yang kini telah ditahan, setelah dilaporkan atas dugaan penggelapan.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon mengatakan ada 600 kepala keluarga dari 5 desa di Kabupaten Seruyan menuntut perusahaan sekitar untuk merealisasikan plasma dan CSR.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur menyebutkan keberadaan koperasi di Kabupaten Kotim harus dalam pengawasan pemerintah kabupaten.?
Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi mengatakan, karena tahapan kegiatan pembangunan kebun plasma masyarakat di Desa Ajang dan Desa Laman Baru menghabiskan waktu panjang, maka perusahaan perkebunan PT SMG siap memberikan dana CSR untuk dua wilayah tersebut.
Ketua Fraksi PKB ini juga mengatakan, perusahaan manapun yang ada di Kotim harus mentaati peraturan daerah yang berlaku
Kepala Desa Pahirangan,?M Wanson menambahkan masalah sebenarnya terkait pencadangan lahan untuk Koperasi Garuda Maju Bersama
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi meminta, agar pemerintah kabupaten turun tangan menyelesaikan konflik antara koperasi Garuda Maju Bersama dan pihak pemerintah Desa Pahirangan, dan salah satu perusahaan perkebunan sekitar.
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi meminta pihak koperasi Garuda Maju Bersama, Pemerintah Desa Pahirangan, pihak kecamatan dan pihak Pemerintah Kabupaten Kotim menyelesaikan permasalah yang terjadi antara masyarakat Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu dengan PT Karya Makmur Abadi.
Komisi II DPRD Kotawaringin?mendesak pemerintah kabupaten setempat tegas terhadap perkebunan besar swasta, kelapa sawit untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kebun plasma.?
