Tag
Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri mengingatkan kepada seluruh anggota Forum Sekretaris Daerah Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Kalimantan Tengah agar jangan terlibat politik praktis.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi rutin melakukan sambang desa di sejumlah kecamatan. Hasilnya, Supian Hadi menemukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi, menjelaskan bahwa proses nonjob pejabat yang diduga terlibat politik praktis di pilkada masih dilanjutkan. Namun dia menegaskan, 2 orang itu hanya pejabat.
Beny juga menyebutkan ada kepala desa yang menyampaikan keluh kesahnya dengannya yang mana mereka ditekan oknum camat agar mendukung salah satu calon bupati
Ketua Bawaslu Barito Selatan, Nur Chambiyah mengingatkan Aparatur?Sipil Negara (ASN) dan kepala desa agar?tidak terlibat dalam politik praktis di Pilkada Kalteng?2020.
Ketua LSM Pemuda Reformasi Kabupaten Kapuas, Maseran Mahmud mengharapkan ormas keagamaan?tidak terlibat ke dalam politik praktis, terutama di Pilkada Kalteng 2020.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur,?Rinie Anderson menyakini ASN tidak akan main-main dalam politik praktis di Pilkada 9 Desember 2020.
Kalangan legislator Kotim menekankan pentingnya netralitas ASN dan kepala desa dalam pelaksanaan Pilkada Kotawaringin Timur 2020.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rudianur mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
Aturan, ketentuan dan juga sanksi bagi ASN yang melanggar aturan dengan mengikuti politik praktis sudah jelas. Oleh sebab itu, jangan sampai ada ASN di lingkup Pemkab Gumas yang melakukan politik praktis.
Instruksi ini harus disampaikan mulai dari struktur paling atas hingga paling bawah seperti Lurah, RW, dan RT.
Sebagai warga negara, ASN maupun honorer tetap memiliki hak pilih saat pemilihan umum. Hak pilih digunakan saat hari pemungutan suara dan ASN berhak menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi, melarang anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), terlibat politik praktis. Hal itu dilakukan guna menjaga netralitas sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN).
Dari foto yang beredar, Kusdinata menghadiri acara Partai Demokrat di Sampit, beberapa waktu lalu. Sayangnya, tak hanya hadir, tetapi Kusdinata juga mengenakan atribut partai berlambang mercy tersebut.
Sanksi awal yang diberikan Bupati Kotim masih berupa teguran. Selanjutnya masih akan dibahas.
Sedikitnya ada tiga pejabat di Kotim yang pensiun pada tahun 2018 ini, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Burhanudin, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sugian Nur, dan yang ketiga adalah Kusdinasata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Pemanggilan guru yang terlibat deklarasi kampanye damai menunggu surat dari Panitia Pemilihan Umum (Panwaslih) Gumas.
Aaparatur sipil negara tetap memiliki hak pilih. Namun hak itu ditentukan di bilik suara pada saat pemilihan.
Bila kepala dan perangkat desa terlibat politik praktis akan berakibat kurang baik terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Pria yang dilantik menjadi Kepala Disdikbud Kabupaten Gumas pada 30 Desember 2017 itu menyatakan, sesuai ketentuan, baik guru yang berstatus PNS maupun honorer dilarang terlibat politik praktis. Namun demikian, tetap memiliki hak pilih sebagaimana masyarakat pada umumnya.
