Tag
DPRD Palangka Raya mendesak Pemko dan lembaga perbankan untuk memperkuat jaringan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). Khususnya dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di daerah pinggiran.
Sekda Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengajak masyarakat setempat untuk memaksimalkan transaksi elektronik atau pembayaran nontunai pada setiap sektor.
Transaksi non tunai ini juga semakin diminati masyarakat. Seiring dengan itu, jumlah merchant (pelaku usaha) QRIS terus bertambah. Ini membuktikan jika inovasi yang dilakukan Bank Indonesia termasuk Bank Indonesia Kalimatan Tengah, berhasil.
Platform?e-commerce?Lazada Indonesia memperkenalkan transaksi QRIS on Demand atau QOD, memanfaatkan ekosistem pembayaran nontunai QRIS.
Sempat viral pemberitaan mengenai pembobolan QRIS pada kota amal di sebuah rumah ibadah oleh oknum tidak bertanggung jawab membuat beberapa keraguan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran.
Direktur Eksekutif, Departemen Komunikasi, Erwin Haryono melalui Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Taufik Saleh meminta agar secara reguler para pedagang atau merchant diharapkan untuk senantiasa memeriksa QRIS miliknya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Taufik Saleh mengatakan bahwa berdasarkan rilis kantor pusat yang disampaikan Direktur Eksekutif, Departemen Komunikasi, Erwin Haryono dikatakan bahwa bagi Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP yakni Asosiasi Sistem Pembayaran atau ASPI,? telah diterbitkan pedoman edukasi.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono melalui Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Taufik Saleh mengatakan bahwa BI menyayangkan…
Penggunaan QRIS di bidang pariwisata sebelumnya telah diresmikan di Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai.
Tahun lalu Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama Bank Indonesia (BI) perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) meresmikan pasar siap QRIS di Pasar Kahayan.
Bank Indonesia menyatakan bahwa?Quick Response Code Indonesian Standard?(QRIS) yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari BI dapat membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas.
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Khemal Naserz? mendorong seluruh pelaku usaha untuk dapat mengaktifkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dalam proses jual-beli produknya.
Pemko Palangka Raya mendorong para pelaku UMKM untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran di setiap transaksi.
Dengan menggunakan QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran dari berbagai macam alat transaksi elektronik seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, LinkAja dan lain sebagainya.
Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Nenie A Lambung mendorong pemerintah setempat bersama pihak terkait, untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan keuangan digital. Terutama tentang pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
QRIS adalah standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia bersama industri pembayaran baik bank, atau non-bank yang digunakan untuk transaksi pembayaran retail di seluruh Indonesia.
Bila penggunaan QRIS digunakan secara optimal, maka masyarakat akan terhindar dari potensi menerima uang palsu dibandingkan apabila masih menggunakan transaksi secara tunai.
Bank Indonesia mengharapkan agar para pedagang di Pasar Wadai Ramadan yang diprakarsai Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memanfaatkan layanan Quick Response Indonesia Standar atau QRIS.
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Jum'atni mendukung rencana pemerintah daerah untuk menerapkan metode pembayaran melalui Quick Respond Code Indonesia Standard (QRIS) di pasar ramadan tahun ini.
Aratuni menuturkan pemko telah memiliki Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sesuai Keppres 3 tahun 2021. Satgas bertugas mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah agar transaksi pendapatan dan belanja pemda dilakukan secara nontunai dan berbasis digital.
