Pimpinan DPR Ingin RUU Cipta Kerja Bisa Disetujui Oktober ini
Pimpinan Baleg secara rinci belum menyampaikan kemajuan pembahasan RUU Cipta Kerja karena masih dalam pembahasan tahap penyelesaian.
Tag
#RUU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja Sepakati Hapuskan Upah Minimum Sektoral
Keputusan itu yang paling penting, karena pekerja maupun pengusaha harus mendapatkan kepastian hukum tentang adanya kenaikan upah yang diterima pekerja setiap tahun
Ketua Baleg DPR RI Respon Positif Skema JKP Dalam RUU Cipta Kerja
BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas merespon positif skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam RUU o mnibus law tersebut. "Ini kan sangat baik ya, bagus…
Fraksi Demokrat: Masalah Tenaga Kerja Bisa Dijawab dalam UU Ketenagakerjaan
Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai permasalahan tenaga kerja bisa dijawab dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak perlu diubah dalam RUU Ciptaker.
Ada Problem Daya Saing, Pemerintah Diminta Ganti Judul Omnibus Law
TEMPO.CO , Jakarta - Terkait alotnya omibus law , akademisi sekaligus pakar etika pembangunan berkelanjutan, Sonny Keraf, menggaris bawahi bahwa sumber masalah keberlanjutan daya saing adalah…
Puan Bilang RUU Cipta Kerja Dibahas Transparan dan Hati-hati
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan?Omnibus Law?Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) dilakukan transparan, cermat, dan hati-hati.
Peneliti Sebut RUU Cipta Kerja Dukung Pertumbuhan UMKM di Pariwisata
Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Baiquni mengatakan RUU Cipta Kerja dapat mendukung pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata.
Ajak Penolak Omnibus Law Diskusi, Puan: Demo Berpotensi Jadi Klaster Covid-19
Ketua DPR?Puan Maharani?meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang?Omnibus?Law?Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk tidak hanya disampaikan lewat aksi nonformal seperti unjuk rasa.
Pemred Tempo.co Duga Peretasan Terkait Berita Influencer Kampanye Omnibus Law
Pemimpin Redaksi Tempo.co Setri Yasra menduga peretasan?situs Tempo.co terkait pemberitaan?influencer dibayar untuk kampanyekan?omnibus lax?Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Perjalanan RUU Cipta Kerja: Ramai-ramai Menolak
Polemik terkait Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja?terus berlangsung. Meski menuai protes, parlemen terus melakukan pembahasan dari RUU usulan pemerintah ini.
DPR Klaim Tuntas Bahas 118 DIM RUU Cipta Kerja
Badan Legislasi DPR RI selesai membahas 118 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja?Bab 3 mengenai perizinan berusaha di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Rabu, 19 Agustus 2020.
Baleg DPR Menyebut RUU Cipta Kerja Mungkin Disahkan Masa Sidang Ini
Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Willy Aditya mengatakan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mungkin saja disahkan pada masa persidangan ini.
Dosen UNS Kaget Videonya Dipakai Kampanye Dukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim-?terkejut karena videonya soal omnibus law?RUU Cipta Kerja?terpampang di akun Instagram Jaringan Bonus Demografi.
Kemenkeu Ingin Omnibus Law Kelar Oktober, Investasi Mulai Masuk 2021
Kementerian Keuangan berharap?Omnibus Lax?Rancangan Undang-undang atau?RUU Cipta Kerja?disahkan pada September hingga Oktober mendatang. Aturan ini diklaim dapat memberikan kepastian hukum terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Airlangga Hartarto: Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sudah 70 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian?Airlangga Hartarto?mengatakan pembahasan?Omnibus Law?Rancangan Undang-undang Cipta Kerja sudah mencapai sekitar 70 persen.
Pembahasan Omnibus Law, DPR dan KSPI Sepakat Bentuk Tim Kerja
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sepakat membentuk tim kerja bersama untuk membahas kluster ketenagakerjaan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).
Tolak Omnibus Law, 1 Bus Mahasiswa Politeknik Berangkat ke DPR RI
Warga dari berbagai lapisan masyarakat mendatangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, KAMIS hari ini, 16 Juli 2020 menuntut pembatalan pengesahan RUU?Omnibus Law. Mulai dari buruh hingga mahasiswa turut dalam aksi massa itu.
Pemerintah Hapus Pasal Tentang Pers di RUU Cipta Kerja
Pemerintah resmi menghapus pasal mengenai pers yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja. Hal ini dipastikan setelah pemerintah bertemu dengan Badan Legislasi DPR RI, Jumat, 10 Juli 2020.
RUU Cipta Kerja Naikkan Ekosistem Investasi Daerah
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan RUU Cipta Kerja akan meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia. Dia mengatakan peraturan yang ada selama ini mempersulit investor melakukan eksekusi.
AJI Anggap Aturan Denda di RUU Cipta Kerja Bisa Bangkrutkan Media
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengkritik kenaikan sanksi denda bagi perusahaan pers yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan mengatakan kenaikan besaran denda dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar itu bisa membangkrutkan perusahaan pers.