Tag
Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem Atang Irawan mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu menjadi prioritas bagi parlemen, karena setiap tahun kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Willy Aditya menyatakan bahwa RUU PKS akan mencakup isu kekerasan seksual di dunia digital.
Aliansi mahasiswa menggelar aksi damai guna mendesak pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) agar menjadi undang Undang
Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Luluk Nur Hamidah mengatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disebabkan kegagalan beberapa pihak dalam memahami naskah RUU tersebut secara substansial.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelumnya menjadi satu dari 50 RUU Prolegnas 2020 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada Januari 2020
