Tag
BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Bima Eka Wardana menyebutkan saat ini lembaga dewan masih bergantung terhadap tenaga kontrak. Setidaknya ada 68 tenaga kontrak dan 35…
Pengumuman hasil evaluasi atau seleksi tenaga kontrak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?akan diumumkan.?
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor?meminta kepada tenaga kontrak yang tidak diperpanjang masa kerjanya jangan takut menganggur.?
Dalam rasionalisasi ini diperkirakan akan ada 500 hingga 700 orang yang tidak dilanjutkan kontrak kerjanya. Selanjutnya saat penghapusan diberlakukan, maka pemerintah daerah harus mematuhi aturan.?
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor memantau secara langsung pelaksanaan tes ulang bagi tenaga kontrak?di Gedung Tennis Indoor Stadion 29 Nopember Sampit, Kamis, 23 Juni 2022.?
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan evaluasi terhadap 3.200 tenaga kontrak yang berakhir masa kerjanya di tiga lokasi, Kamis, 23 Juni 2022/?
Calon Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga kontrak (tekon) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mengikuti seleksi, Senin, 20 Juni 2022.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, dalam waktu dekat akan berupaya untuk berbicara langsung dengan presiden agar tenaga kontrak daerah tidak dihapuskan secara serentak pada 2023 mendatang/?
Pemprov Kalteng telah mengeluarkan surat edaran Sekda Kalteng Nomor 800/844/II.1 tentang Penonaktifan BKD/PPNPN. Dalam surat edaran tersebut juga dijanjikan para tenaga kontrak (tekon) di lingkungan pemprov yang dinonaktifkan, akan dilakukan uji kompetensi. Namun, hingga saat ini uji kompetensi itu belum juga terealisasi.
Legislator Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak meminta kepada Pemprov Kalteng agar bisa memberikan kepastian terhadap status para tenaga kontrak (Tekon) yang dinonaktifkan berdasarkan surat Sekda Kalteng No.800/844/II.1/Tentang Penonaktifan BKD/PPNPN tertanggal 29 Desember 2021 lalu.
Sebanyak 240 honorer dan tenaga kontrak di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Barito Selatan?telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Terlambatnya pembayaran gaji tenaga kontrak di RSUD Jaraga Sasameh Buntok, disebabkan karena ada proses yang harus diselesaikan.
Sejumlah tenaga kontrak (tekon) Pemprov Kalteng yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tekon (FKT) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Provinsi Kalteng menyambangi DPRD Kalteng, Rabu, 16 Maret 2022.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kapuas, Aswan mengatakan, hasil uji kompetensi tenaga kontrak (tekon) yang dilaksanakan bulan Desember tahun 2021 telah disampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Jika dihapus, bagaimana nasib di pelosok. Sebab selama ini tenaga kontrak itulah sebagai ujung tombak pelayanan publik selama ini.
Dengan adanya peraturan pemerintah terkait meniadakan tenaga kontrak atau honorer, Pemkab Sukamara akan berupaya meminimalisr agar tidak ada tenaga kontrak yang saat ini telah bekerja, dirumahkan.
Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman meminta kepada Pemprov Kalteng agar dapat bijaksana dalam setiap tindakan terkait tenaga kontrak atau tekon dan evaluasi yang dilakukan kedepan.
Tenaga Kontrak Daerah atau TKD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Seruyan, menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja tahun 2022.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satuan Pol PP dan Damkar) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), melaksanakan penyerahan?surat persetujuan perpanjangan kontrak non ASN dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Tenaga Kerja Non ASN/TKD.
Pria yang membidangi urusan pemerintahan itu mengakui saat ini posisi tenaga kontrak tidak bisa dipandang sebelah mata.?
