BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa kewajiban pelaksanaan ISPO menekankan pertimbangan lingkungan dan etika sudah masuk pada produksi sawit.

"Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR telah melewati beberapa fase yang berbeda, menyesuaikan dengan tuntutan pasar dan perubahan regulasi," kata Eddy dalam keterangan resminya pada Kamis, 25 April 2024.

Fase awal dimulai pada 2016, lanjut Eddy, ditandai dengan penyaluran pertama di Provinsi Riau untuk 254 ha. Kemudian pada 2017, program ini diluncurkan secara besar-besaran di Musi Banyuasin, Sumatera Utara.

Fase kedua dimulai pada 2018 dengan memperkenalkan model baru yang dilaksanakan menindaklanjuti penetapan dari Presiden RI. Pada 2019-2020 mencatat rekor tertinggi dalam jumlah area yang memenuhi syarat untuk dana penanaman kembali.

Fase ketiga, pada 2021, berfokus pada reformasi regulasi. Pada 2022 membawa regulasi yang lebih baik untuk mengatasi masalah status lahan dan pemetaan, serta memperkenalkan skema kemitraan untuk memfasilitasi akses ke dana penanaman kembali.

"Meskipun program ini telah membawa dampak ekonomi yang positif, masih terdapat tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan finansial antara distribusi dana penanaman kembali dan fase produksi, yang membuat petani kecil enggan berpartisipasi," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, tantangan lainnya di antaranya perlunya revitalisasi infrastruktur, fluktuasi biaya pupuk dan pestisida, kelangkaan bibit legitim, kurangnya pengetahuan dalam praktik pertanian yang baik serta masalah waktu pengiriman dan komitmen juga menghambat kesuksesan program.