BORNEONEWS, Sampit - Dermaga penyeberangan Bapinang-Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, telah rampung dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini fasilitas tersebut belum dapat beroperasi secara optimal karena belum tersedianya kapal penyeberangan untuk melayani masyarakat.
"Sayang sekali. Bangunannya sudah selesai, dari proyek APBN, sudah beberapa tahun jadi. Tapi belum tuntas karena kapal pengangkutnya belum ada. Padahal ini sangat diperlukan masyarakat," ujar Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy, Selasa, 27 Oktober 2026.
Eddy menyayangkan pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan anggaran negara tersebut belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, ketiadaan kapal ferry atau ponton penyeberangan menjadi kendala utama yang membuat konektivitas Bapinang dan Samuda belum terwujud sebagaimana diharapkan.
Padahal jalur penyeberangan tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat Bapinang, Kecamatan Pulau Hanaut, dan warga Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
Selama ini, mobilitas antarkedua wilayah masih mengandalkan perahu kecil dengan kapasitas terbatas dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.
"Ini sangat diperlukan, baik oleh masyarakat Bapinang maupun masyarakat Samuda. Untuk peningkatan ekonomi, pengangkutan hasil kebun, untuk berbelanja kebutuhan pokok, mobilitas keluarga, urusan pemerintahan dan lain-lain," imbuhnya.
Menurut Eddy, belum beroperasinya penyeberangan yang memadai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Hasil perkebunan seperti kelapa dan karet, serta produk perikanan, sulit diangkut dalam jumlah besar untuk dipasarkan ke Samuda maupun Sampit.
Sebaliknya, distribusi kebutuhan pokok dari wilayah perkotaan ke desa-desa di seberang juga menghadapi kendala. Keterbatasan angkutan penyeberangan berpotensi menambah biaya logistik dan menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam kegiatan perdagangan. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan pemerintahan juga ikut terpengaruh karena masyarakat belum memiliki sarana penyeberangan yang memadai, aman, dan terjadwal.
Eddy menilai, keberadaan dermaga seharusnya menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarkawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kotim.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Eddy mendesak Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Perhubungan agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, terkait pengadaan kapal penyeberangan.
"Saran dan harapan saya, ini harus menjadi perhatian serius. Pemkab Kotim harus aktif berkoordinasi dengan pusat agar pengadaan kapal penyeberangannya segera direalisasikan. Jangan sampai aset negara yang sudah dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah ini mubazir dan rusak karena tidak difungsikan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
