BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya memasuki masa transisi pascabencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah berakhirnya status tanggap darurat pada 7 November 2026 lalu.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan memasuki masa transisi tersebut, pemerintah akan melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana atau JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana).
Hasil pengkajian tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), sehingga penanganan dampak karhutla dapat dilakukan secara terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Zaini telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya untuk segera menyusun rencana tersebut secara komprehensif setelah berakhirnya status tanggap darurat pada 7 November 2026.
"Langkah ini penting untuk memetakan dampak bencana, mengidentifikasi kerusakan, serta menghitung kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana," katanya, Senin, 9 November 2026.
Meski status tanggap darurat telah berakhir dan memasuki masa transisi, Zaini menegaskan upaya pemadaman karhutla tetap berjalan. Penanganan di lapangan tidak boleh berhenti selama masih terdapat titik kebakaran yang membutuhkan penanganan.
"Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengendalian kebakaran, tetapi juga mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi wilayah serta masyarakat terdampak karhutla di Palangka Raya," tambahnya. (MARINI/j)
