BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pertahanan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemhan RI Letjen TNI Gabriel Lema saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2026 pada Unit Organisasi Kemhan.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2026 pada Kemhan dan TNI di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Gabriel mengatakan, pemeriksaan interim menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan penyusunan laporan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan Kemhan.
"Pemeriksaan interim merupakan bagian penting untuk memastikan kesiapan penyajian laporan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemhan," kata Gabriel dalam keterangan resmi.
Menurut dia, pemeriksaan BPK juga diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat dalam mendukung berbagai program pertahanan.
Karena itu, Gabriel meminta seluruh jajaran Kemhan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga menginstruksikan setiap unit kerja menyiapkan dan memberikan seluruh data serta dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa BPK.
Melalui pemeriksaan tersebut, Kemhan berharap dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan, terutama dalam memperkuat tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.
Upaya ini diharapkan mendukung pengelolaan anggaran pertahanan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SUMBER: ANTARA
