BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah Adiah Chandra Sari menegaskan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) di pemerintah kabupaten/kota harus diikuti kemampuan nyata dalam melindungi data dan sistem elektronik pemerintahan.
Menurut Adiah, keberadaan tim tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah di tengah perkembangan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi TTIS/CSIRT bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang berlangsung pada 9–10 November 2026 di Kantor Diskominfosantik Kalteng.
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah di Palangka Raya, Senin, 9 November 2026.
Ia menekankan pembentukan TTIS/CSIRT tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, melainkan harus memiliki kemampuan untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi data, sistem elektronik, dan infrastruktur informasi pemerintah daerah.
Perlindungan tersebut diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman siber yang dapat menyasar lingkungan pemerintahan daerah.
Kegiatan asistensi yang menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tersebut diarahkan untuk mendorong percepatan pembentukan dan registrasi resmi TTIS/CSIRT di tingkat kabupaten/kota.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik berupaya memperkuat sinergi dan koordinasi bersama BSSN serta pemerintah kabupaten/kota guna mewujudkan ekosistem keamanan siber daerah yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan. (HERMAWAN DP)
