BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah agar memastikan pengamanan siber mencakup seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah, bukan hanya perangkat yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya dalam kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.
Menurut Danang, seluruh aset TIK milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus masuk dalam cakupan pengamanan tim CSIRT daerah.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan kesiapan tim tanggap insiden siber tidak cukup hanya dengan pembentukan dan registrasi, tetapi harus didukung kemampuan operasional serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam kesempatan tersebut, BSSN turut mendorong penerapan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik pemerintah daerah.
Pemerintah daerah turut diimbau agar responsif menindaklanjuti notification alert yang disampaikan BSSN sebagai bentuk peringatan dini terhadap potensi ancaman dan insiden siber.
Asistensi yang difasilitasi Diskominfosantik Kalteng pada 9–10 November 2026 tersebut diharapkan memperkuat koordinasi serta kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani insiden siber di wilayah masing-masing. (HERMAWAN DP)
