BORNEONEWS, Nanga Bulik – Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, menyambut baik kerja sama antara Politeknik Lamandau dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai langkah memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama kedua lembaga di Aula Politeknik Lamandau, Rabu, 30 September 2026.

Abdul Hamid mengatakan, kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di berbagai sektor.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Politeknik Lamandau sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat perlindungan tenaga kerja.

Abdul Hamid menjelaskan, sinergi kedua lembaga juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kajian, menghadirkan inovasi, serta mendorong peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Perluasan perlindungan itu diharapkan turut menjangkau pekerja sektor informal maupun kelompok pekerja rentan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan agar kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Kerja sama harus ditindaklanjuti melalui program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamandau, lanjutnya, terus mendorong kolaborasi berbagai lembaga untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, termasuk dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Lamandau juga memberikan apresiasi kepada Politeknik Lamandau dan BPJS Ketenagakerjaan atas inisiatif serta komitmen kedua lembaga dalam meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta sejumlah undangan.