BORNEONEWS, Palangka Raya – Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palangka Raya hingga 11 November 2026 mencapai lebih dari Rp276 miliar.

Meski menunjukkan capaian positif, angka tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah kota sebesar Rp286 miliar pada tahun anggaran 2026.

Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp10 miliar yang harus dikejar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya hingga akhir tahun. Optimalisasi penerimaan dari sejumlah sektor potensial pun menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kepala Bapenda Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, mengatakan terdapat beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. Di antaranya pajak makan dan minum, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak tenaga listrik serta pajak hiburan.

"Jadi sampai dengan Rabu kemarin itu sudah Rp276 miliar lebih. Yang lumayan itu memang dari pajak makan minum, BPHTB, listrik, dan hiburan. Itu yang masih menjadi andalan kita," ujar Emi, Minggu, 15 November 2026.

Namun, tidak semua sektor pajak menunjukkan kinerja penerimaan yang optimal. Emi mengakui sektor perhotelan menjadi salah satu bidang usaha yang terdampak kondisi kabut asap dan gangguan penerbangan di Bandara Tjilik Riwut beberapa waktu lalu.

Situasi tersebut menyebabkan sejumlah tamu dari luar daerah membatalkan perjalanan dan rencana menginap di Palangka Raya. Akibatnya, tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel mengalami penurunan.

"Tamu-tamu yang awalnya dijadwalkan menginap, tetapi karena kita tahu bandara juga tutup, akhirnya batal. Jadi, okupansi untuk menginap itu menurun," jelasnya.

Penurunan okupansi tersebut turut memengaruhi penerimaan pajak dari sektor perhotelan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa gangguan transportasi dan aktivitas pariwisata tidak hanya berdampak terhadap pelaku usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

"Dengan capaian lebih dari Rp276 miliar, Bapenda masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sekitar Rp10 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran 2026," bebernya. (MARINI/R)