BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun selama November dan Desember untuk memenuhi target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah sumber, termasuk penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target, antara lain ditopang penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Dari total kekurangan pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun, sektor perpajakan masih ditargetkan menyumbang sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun.
"Dengan kinerja penerimaan sampai dengan Oktober yang seperti ini, sudah sekitar 76-79 persen dari target, maka kita lihat pencapaian target akhir tahun semoga bisa kita penuhi," kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Suahasil menjelaskan penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat dalam negeri, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan.
Ia berharap capaian penerimaan selama sepuluh bulan pertama dapat mendukung upaya pemerintah memenuhi target pendapatan negara hingga akhir Desember 2026.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Oktober tercatat mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN.
Angka tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pemerintah masih memiliki rencana belanja sebesar Rp945,2 triliun yang akan direalisasikan sepanjang November dan Desember.
Suahasil meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan dana.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak selama dua bulan terakhir 2026.
Salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor utama, seperti perdagangan, industri manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.
Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan pada sektor ekonomi digital guna memastikan perlakuan perpajakan yang setara dengan sektor ekonomi konvensional.
Sumber: ANTARA
