BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan berarti negara mengalami kerugian.
Menurutnya, defisit merupakan bagian dari desain anggaran pemerintah untuk membiayai berbagai belanja yang ditujukan bagi masyarakat.
"APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, memang APBN itu didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia meminta media menggunakan istilah yang tepat dalam memberitakan kondisi fiskal negara. Pasalnya, defisit merupakan kondisi yang telah dirancang dalam APBN ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara.
Hingga akhir Oktober 2026, defisit APBN tercatat sebesar 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih sesuai dengan target pemerintah menuju defisit sebesar 2,85 persen terhadap PDB hingga akhir tahun.
"Dan ini juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB," ujar Suahasil.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan tersebut antara lain berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target dengan realisasi mencapai Rp551,8 triliun. Capaian tersebut antara lain didorong oleh penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Untuk memenuhi target pendapatan negara hingga akhir tahun, Suahasil menyebut pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan sebesar Rp590,1 triliun selama November hingga Desember. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp514 triliun.
Di sisi belanja, Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Jumlah tersebut meningkat 15,6 persen secara tahunan.
Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun.
Suahasil menyampaikan bahwa pelaksanaan pendapatan dan belanja negara hingga Oktober masih berjalan sesuai dengan rencana APBN.
Ia memperkirakan penyerapan anggaran akan meningkat pada November dan Desember seiring dengan penyelesaian kontrak kementerian dan lembaga serta pembayaran atas pekerjaan yang telah berjalan.
Selain itu, keseimbangan primer APBN masih berada di posisi positif hingga Oktober. Namun, kondisi tersebut diperkirakan dapat berubah seiring dengan berlanjutnya pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.
SUMBER: ANTARA
