BORNEONEWS, Penajam Paser Utara – Pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan lembaga legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.

Hingga saat ini, rata-rata progres fisik pembangunan di kedua kawasan tersebut masing-masing mencapai 25,40 persen dan 32,83 persen.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu 15 November 2026.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, seluruh pekerjaan konstruksi masih berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin.

Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, progres pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mencapai 22,75 persen, sedangkan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencapai 24,33 persen.

Sementara itu, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I mencapai 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna sebesar 20,25 persen. Adapun pembangunan jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen.

Capaian tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan, berjalan lebih cepat dibandingkan pembangunan gedung-gedung utama. Infrastruktur jalan tersebut dipersiapkan untuk mendukung konektivitas antarkawasan di KIPP sekaligus menunjang operasional pemerintahan.

Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Sementara itu, pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen. Adapun progres pembangunan jalan di kawasan tersebut tercatat sebesar 46,69 persen.

Selain meninjau proyek pemerintah, Basuki juga mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.

Dalam kunjungan tersebut, Basuki memberikan sejumlah arahan terkait standar desain dan pelaksanaan konstruksi agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Aswin mengatakan, Kepala Otorita IKN juga menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penerapan standar desain.

"Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," tutur Aswin.

Rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik. Progres pembangunan kolam tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.

Secara keseluruhan, realisasi pembangunan paket kolam retensi mencapai 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi progres sebesar 56,62 persen hingga akhir tahun.

Kolam retensi tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep kota spons (sponge city) yang bertujuan mengelola limpasan air hujan dan mendukung konservasi sumber daya air. Infrastruktur ini juga menjadi bagian dari upaya melengkapi jaringan perpipaan air minum di IKN.

Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.

Otorita IKN menargetkan pembangunan kedua kawasan tersebut dapat segera diselesaikan guna melengkapi ekosistem pemerintahan di Nusantara, yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

SUMBER: ANTARA