BORNEONEWS, Jakarta - Polri mengusulkan enam poin pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyadapan.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Dedy mengatakan, enam poin tersebut mencakup pembatasan sasaran penyadapan, larangan penyalahgunaan, kejelasan perintah, pencatatan penggunaan sarana, pengawasan hingga pemberian sanksi tegas.

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy.

Poin pertama yang diusulkan adalah pengaturan sasaran penyadapan secara limitatif. Menurut dia, penyadapan harus dibatasi untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, RUU Penyadapan perlu memuat larangan tegas penggunaan kewenangan tersebut di luar sasaran yang telah ditentukan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, setiap pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis pimpinan serta memiliki batas waktu yang jelas. Dedy menyebut, selama ini Baintelkam Polri biasanya melaksanakan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan.

Mekanisme tersebut juga harus dilengkapi pemisahan tugas antara pihak pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis. Pembagian kewenangan itu diperlukan sebagai bentuk pengendalian agar proses penyadapan dapat diawasi.

Poin keempat berkaitan dengan pencatatan penggunaan sarana penyadapan. Seluruh aktivitas harus terdokumentasi dan catatannya tidak boleh diubah maupun dihapus. Selain itu, audit perlu dilakukan secara berkala.

Kelima, Polri mengusulkan pengawasan berlapis melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam, fungsi inspektorat, serta fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

Adapun poin keenam adalah pemberian sanksi tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penyadapan.

Dedy menyebut, pelanggaran dapat dikenakan ketentuan Pasal 258 KUHP, PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Sanksi terberat bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, kata dia, dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hukuman disiplin juga dapat dijatuhkan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003.

Menurut Dedy, ketentuan sanksi tersebut harus berlaku tidak hanya bagi anggota yang melaksanakan penyadapan, tetapi juga pihak yang memberikan perintah.

Melalui enam usulan tersebut, Polri berharap pengaturan penyadapan dalam RUU dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

SUMBER: ANTARA