BORNEONEWS, Pontianak – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Kalimantan mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas 20 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan tersebut juga disampaikan WALHI Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan keterbukaan identitas perusahaan sangat penting agar masyarakat mengetahui pihak yang terlibat dalam kasus karhutla, termasuk perusahaan yang memiliki hubungan dengan investor asing.
"Desakan tersebut kami sampaikan menyusul pengumuman Bareskrim Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari 104 laporan polisi, dengan total luas area terbakar mencapai 29.168,78 hektare," kata Sri di Pontianak, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat kasus karhutla tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan pemberian sanksi pidana.
Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi administratif yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pembekuan hingga pencabutan izin usaha.
"Harus ada tindakan tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan konsesinya. Tanpa sanksi administratif berat dan kewajiban pemulihan ekosistem gambut, proses hukum ini hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa efek jera," tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan WALHI, sebanyak 97 korporasi sedang menjalani proses penyidikan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.
Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan disebut berstatus penanaman modal asing (PMA), termasuk korporasi yang terafiliasi dengan investor asal Malaysia dan Singapura.
WALHI meminta kepolisian tidak hanya membuka nama perusahaan yang telah berstatus tersangka, tetapi juga mengungkap struktur kepemilikan perusahaan.
Informasi tersebut mencakup induk kelompok usaha hingga penerima manfaat akhir atau beneficial owner yang memiliki kendali maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan korporasi.
Selain itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan jajaran direksi dan komisaris perusahaan dalam perkara karhutla.
WALHI menilai proses hukum tidak seharusnya hanya menyasar manajer atau pelaksana operasional di lapangan apabila ditemukan bukti tanggung jawab pada tingkat pengambil kebijakan perusahaan.
Organisasi lingkungan tersebut juga mendesak pemerintah mengumumkan identitas 23 perusahaan yang direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi pencabutan izin.
Rekomendasi itu disebut berkaitan dengan dugaan pembakaran berulang pada lahan seluas lebih dari 500 hektare serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menilai transparansi informasi merupakan bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara adil.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perusahaan yang menjadi tersangka beserta lokasi konsesi yang berkaitan dengan perkara kebakaran hutan dan lahan.
Ia juga mengingatkan agar penanganan kasus karhutla tidak hanya berfokus pada masyarakat atau peladang, tetapi turut menyasar korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
WALHI Region Kalimantan menekankan bahwa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran atau bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus dibebani kewajiban pemulihan.
Kewajiban tersebut meliputi pembiayaan rehabilitasi ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran serta pertanggungjawaban atas kerugian kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.
Menurut WALHI, langkah penegakan hukum yang transparan, disertai sanksi tegas dan pemulihan lingkungan, diperlukan untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun wilayah Indonesia lainnya.
