BORNEONEWS, Palangka Raya - Isu penegakan hukum terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mencuat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan ke Polda Kalteng pada Senin 9 November 2026.
Langkah tersebut ditempuh guna mendesak penanganan karhutla yang adil, tidak hanya menindak warga masyarakat kecil saja.
Dari delapan perusahaan yang dilaporkan, enam merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Daftar enam perkebunan sawit itu meliputi PT Globalindo Agung Lestari, PT United Agro Indonesia (Genting Plantations Group), PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group), PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR), PT Maju Aneka Sawit, serta PT Globalindo Alam Perkasa (Musimas Group). Sementara dua pemegang PBPH adalah PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group) dan PT Baratama Putra Perkasa.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyampaikan laporan tersebut adalah hasil identifikasi serta verifikasi lapangan.
WALHI melakukan sampel pengecekan ke tiga dari delapan konsesi, dan ketiganya terkonfirmasi memiliki areal yang tterbakar
“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor‑aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil,” tegas Janang, Rabu, 11 November 2026.
Janang juga menyertakan sejumlah data dampak karhutla di Kalteng sebagai dasar desakan mereka. Berdasarkan data BPBD Kalteng, tercatat 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) periode Januari sampai 12 Oktober 2026.
Data Kementerian Kesehatan per 2 November mencatat 401.586 kasus ISPA kumulatif di tujuh provinsi termasuk Kalteng.
WALHI juga mencatat luas lahan terbakar minimal 81.587 hektare serta 205.926 titik panas sepanjang Januari - Oktober 2026.
Ia mengingatkan, WALHI sudah pernah melaporkan empat perusahaan terkait dugaan karhutla pada tahun 2023 bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya. Hingga saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut perkara lama tersebut.
WALHI juga menyoroti keterbukaan informasi Polda yang hanya menyebut inisial nama korporasi, sementara baru dua korporasi yang diketahui status tersangka.
“Kami berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. Jangan sampai hukum kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan korporasi besar,” ucap Janang.
Sementara itu, Manager Advokasi, Kampanye dan Kajian WALHI Kalteng, Agung Sesa, menegaskan pelaporan ini bagian dari perjuangan menyelamatkan lingkungan.
“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah,” tandas Agung.
Menanggapi hal itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan kondisi karhutla di wilayahnya saat ini sudah terkendali.
Pihaknya terus melakukan patroli darat dan udara, meski titik panas masih terpantau di sejumlah daerah seperti Kapuas Hulu, Pulang Pisau, dan Katingan.
Personel serta peralatan tetap disiagakan termasuk perhatian terhadap kawasan hutan habitat orangutan.
Terkait penegakan hukum, Iwan menjelaskan Polda Kalteng sudah menetapkan 50 tersangka perkara karhutla, dua korporasi perkebunan sawit sedang berproses, dan beberapa korporasi lain masih dalam tahap penyelidikan. Polda juga membuka penerimaan laporan dari masyarakat.
“Kita buktikan, alat bukti lengkap maka proses hingga sidang pengadilan. Jika tidak, maka SP3 dan itu harus ada kepastian hukum. Laporan terus kami terima, baik datang langsung maupun tertulis, pasti akan ditindaklanjuti,” pungkas Kapolda Kalteng. (PATHUR/H)
