BORNEONEWS, JAKARTA – Direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda alias Alan divonis 1 tahun 6 bulan penjara setelah terbukti memberikan suap kepada mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026, Hery Susanto.

Hakim Ketua Elyarahma Sulistyowati menyatakan Alan terbukti memberikan suap senilai total Rp1,5 miliar terkait pengurusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Menyatakan Terdakwa Laode Sinarwan Oda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Elyarahma saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari.

Atas perbuatannya, Alan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Alan memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar terkait pengurusan LHP Ombudsman RI bersama Lukman Malanuang pada 2025.

Uang tersebut seluruhnya diserahkan Alan kepada Lukman. Dari jumlah itu, sebanyak Rp875 juta diberikan Lukman kepada Hery Susanto, sedangkan sisanya disimpan oleh Lukman.

Pemberian uang tersebut bertujuan agar Hery Susanto, yang saat itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI, mengatur LHP terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) PT Toshida Indonesia.

Melalui pengaturan tersebut, diharapkan LHP Ombudsman menyatakan bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan tindakan maladministrasi.

Vonis terhadap Alan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Alan dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan, yakni perbuatan Alan dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman RI serta tidak mendukung program pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya," ujar Hakim Ketua.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Alan belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

SUMBER: ANTARA