BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027 disepakati mencapai lebih dari Rp2,143 triliun.

Besarnya anggaran tersebut diharapkan dapat menopang pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan DPRD Kabupaten Kapuas itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Senin, 16 November 2026.

Berdasarkan postur anggaran yang disampaikan Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, target pendapatan daerah pada 2027 mencapai lebih dari Rp1,882 triliun. Sementara alokasi belanja daerah direncanakan lebih dari Rp2,140 triliun.

Di sisi pembiayaan, penerimaan ditargetkan lebih dari Rp260 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,6 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto diproyeksikan mencapai lebih dari Rp258 miliar.

Besarnya APBD tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan Kapuas pada 2027. Pengalokasiannya akan berpengaruh terhadap berbagai kebutuhan daerah, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.

Bupati Kapuas Wiyatno mengatakan, proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda APBD 2027 telah diselesaikan melalui kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Dengan postur dan struktur APBD Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Meski demikian, besarnya nilai anggaran perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tentu berkepentingan agar anggaran daerah benar-benar berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar terserap dalam kegiatan administratif.

Wiyatno juga menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan anggaran agar pelaksanaan pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Setelah disepakati bersama, Raperda APBD 2027 selanjutnya memasuki tahapan sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (SABRIANOOR/R)